Laporaninformasi.com (Jakarta) – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pengelolaan kas negara kini bertransformasi menjadi instrumen vital untuk memacu pertumbuhan ekonomi nasional. Strategi ini diterapkan guna melengkapi peran belanja negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Hal tersebut disampaikan Menkeu Purbaya saat memberikan kuliah umum di kampus Politeknik Keuangan Negara STAN, Tangerang Selatan, Jumat (10/7/2026).
Menurut Menkeu, kontribusi langsung belanja pemerintah terhadap aktivitas ekonomi nasional relatif kecil, yakni hanya berkisar antara 7 hingga 10 persen. Oleh sebab itu, pemerintah menginisiasi pendekatan baru dengan mengoptimalkan manajemen kas (cash management) demi menggerakkan sisa 90 persen roda perekonomian yang didominasi oleh sektor swasta.
“Saya perhatikan bahwa manajemen cash, manajemen uang pemerintah bisa mempengaruhi ekonomi Indonesia secara signifikan. Itu bisa menghidupkan yang 90 persen ekonomi selain belanja langsung yang 7-10 persen,” ujar Purbaya di hadapan para mahasiswa.
Dalam implementasinya, kebijakan ini ditempuh dengan memindahkan penempatan dana pemerintah yang sebelumnya mengendap di Bank Indonesia (BI) ke dalam sistem perbankan nasional. Langkah taktis ini diambil terutama saat aktivitas ekonomi domestik terindikasi melambat pada periode Mei dan Juni tahun ini.
Menkeu membeberkan, modal sebesar Rp400 triliun telah dialokasikan ke sektor perbankan untuk mempertebal likuiditas dan memperluas ruang penyaluran kredit ke masyarakat.
"Jadi saya taruh di perbankan Rp400 triliun, itu akan memperkuat kondisi likuiditas perbankan sehingga mereka bisa memberikan kredit dan ekonominya bisa tumbuh lagi," jelasnya.
Lebih lanjut, Purbaya menjelaskan bahwa penempatan dana tersebut secara teknis turut meningkatkan uang inti (base money/M0). Langkah ini terbukti efektif mendukung transmisi kebijakan moneter tanpa mencederai independensi Bank Indonesia sebagai otoritas moneter.
Ke depan, Kementerian Keuangan memastikan tidak akan lagi hanya bertumpu pada pos belanja negara untuk mendongkrak Produk Domestik Bruto (PDB). Pengelolaan arus kas yang agresif dan terukur akan menjadi pilar baru agar likuiditas di dalam sistem keuangan domestik tetap terjaga dan iklim usaha terus bergerak positif.
Menkeu juga berpesan kepada para calon pengelola keuangan negara di PKN STAN untuk bersiap menghadapi pergeseran paradigma fiskal yang lebih modern dan berdampak langsung ke pasar.
“Jadi fiskal ke depan bukan hanya belanja pemerintah saja. Anda nanti bisa mempengaruhi ekonomi secara langsung dengan cash management yang lebih baik,” pungkas Menkeu. *Jel/red*
