Laporaninformasi.com (Jakarta) — Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) bersama Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menyambangi kantor Indonesia Corruption Watch (ICW) di Kalibata Timur, Jakarta Selatan, Jumat (24/7/2026). Pertemuan ini digelar khusus untuk membahas langkah pencegahan korupsi dalam proses pengadaan barang dan jasa, terutama pada program strategis Sekolah Rakyat.
Dalam diskusi tersebut, ICW menyampaikan sejumlah catatan kritikal beserta data akurat terkait potensi celah korupsi dalam tata kelola pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kementerian Sosial (Kemensos).
Gus Ipul menegaskan bahwa pihaknya menyerap seluruh masukan dari ICW sebagai sinyal peringatan (warning) untuk segera memitigasi dan memperbaiki sistem guna menutup ruang gerak praktik rasuah.
"Kami berdiskusi panjang dengan semangat yang sama. Tidak boleh program strategis Bapak Presiden Prabowo dikotori dengan tindakan-tindakan korupsi. Maka, apa yang disampaikan oleh ICW menjadi masukan yang sangat berharga buat Kementerian Sosial," ujar Gus Ipul usai pertemuan.
Ia menegaskan, transparansi dan pengawasan publik sangat dibutuhkan agar program Sekolah Rakyat benar-benar tepat sasaran dan berdampak langsung bagi keluarga miskin.
"Ini adalah peringatan dan ini harus kita terima dengan menindaklanjuti beberapa hal. Kami sangat terbuka terhadap kritik dan saran dari pihak manapun, apalagi dilampiri data yang akurat seperti yang disampaikan ICW," tambahnya.
Gus Ipul juga mengimbau seluruh jajaran internal Kemensos untuk terus memperkuat integritas dan memperbaiki tata kelola lembaga secara transparan.
"Mari jajaran Kementerian Sosial terus memperkuat integritas. Perkuat integritas dan perbaiki tata kelola. Kita harus menyadari bahwa tindakan-tindakan korupsi pada waktunya pasti akan ketahuan," tegas Mensos.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Koordinator ICW, Almas Sjafrina, menyambut baik keterbukaan Kemensos. Ia menyatakan bahwa ICW berkomitmen untuk terus mengawal program-program strategis pemerintah, khususnya di bidang pendidikan, melalui pemantauan dan kajian independen.
"Harapan kami melalui peran pengawasan ini, anggaran dan program pemerintah tidak ada kebocoran dan semaksimal mungkin dirasakan masyarakat. Karena kami berpandangan bahwa pendidikan itu mestinya berkeadilan dan inklusif," jelas Almas.
Pertemuan tersebut turut dihadiri oleh Plt Irjen Kemensos Dody Sukmono, Kabiro Umum Kemensos Yadi Mucthar, Kapusdiklatbangprof Kemensos Afrizon Tanjung, Kepala Divisi Advokasi ICW Egi Primayogha, serta Staf Divisi Hukum dan Investigasi ICW Zararah Azhim Syah. *Jel/red*
