Laporaninformasi.com (Jakarta) — Di tengah gejolak harga minyak dunia akibat memanasnya konflik geopolitik di Timur Tengah dan Eropa Timur, pemerintah memastikan tidak akan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi demi menjaga daya beli masyarakat.
Kepastian tersebut ditegaskan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia saat memberikan keynote speech dalam ajang Innovation Technology for Social and Environmental Awards (INTECHSEA) 2026 di Jakarta, Senin (14/9/2026).
"Untuk harga subsidi, berapa pun harganya di dunia, tidak akan kita naikkan," tegas Bahlil di hadapan Rektor Universitas Hasanuddin (Unhas) Prof. Jamaluddin Jompa, Kepala BPOM Taruna Ikrar, dan Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Arsjad Rasjid.
Bahlil mengungkapkan, konsumsi BBM nasional saat ini mencapai 1,6 juta barel per hari, sementara produksi (lifting) dalam negeri baru menyentuh angka 600–610 ribu barel per hari. Guna menutup jurang defisit pasokan tersebut, Bahlil turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke Rusia untuk mengamankan kontrak pasokan minyak mentah (crude oil) jangka panjang.
Ia menggarisbawahi bahwa langkah diplomasi energi ini merupakan wujud independensi Indonesia dalam mengamankan kebutuhan domestik tanpa intervensi pihak luar.
"Indonesia adalah negara merdeka, tidak ada satu pun kekuatan asing yang bisa mengintervensi kebijakan pasokan energi kita demi kepentingan nasional," kata Bahlil.
Selain ketahanan energi, Bahlil menyoroti kesuksesan kebijakan hilirisasi mineral yang melonjakkan nilai ekspor nikel dari 3,3 miliar dolar AS pada periode 2017–2018 menjadi 33 miliar dolar AS pada 2023. Meski demikian, ia menegaskan bahwa tata kelola hilirisasi ke depan harus lebih berkeadilan bagi daerah penghasil.
Pemerintah bakal mewajibkan setiap pemilik smelter untuk berkolaborasi dengan pengusaha lokal, UMKM, dan koperasi melalui skema pendanaan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara. Langkah ini diambil agar nilai tambah ekonomi tidak lari ke luar negeri.
"Bahan baku pertumbuhan yang ada di daerah, perputaran ekonominya harus dikuasai oleh daerah. Jadikan orang daerah sebagai tuan di negerinya sendiri," ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri ESDM juga menyatakan dukungan penuh terhadap rencana Universitas Hasanuddin mendirikan Institut Mineral Kritikal guna mendorong riset dan tata kelola cadangan nikel, kobalt, serta logam tanah jarang di kawasan timur Indonesia. *Jel/red*
