Laporaninformasi.com (Sigi) — Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Wamen PPPA), Veronica Tan, menegaskan bahwa penguatan kepemimpinan perempuan adat menjadi kunci utama dalam membangun ketahanan komunitas sekaligus mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
Hal tersebut disampaikan Wamen PPPA saat menghadiri Dialog Perempuan Adat bertajuk "Penguatan Kepemimpinan Perempuan Adat dalam Membangun Ketahanan Komunitas" yang digelar di Desa Toro, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, Kamis (9/7).
Dalam pemaparannya, Veronica menjelaskan bahwa perempuan adat memiliki posisi yang sangat strategis dalam struktur sosial dan ekologi masyarakat. Mereka tidak hanya bertindak sebagai penjaga pengetahuan lokal dan pelestari budaya, tetapi juga menjadi pengelola sumber daya alam, pendidik utama dalam keluarga, sekaligus penggerak ketahanan pangan masyarakat.
"Pembangunan nasional harus memastikan perempuan adat memperoleh kesempatan yang setara untuk berpartisipasi, menyampaikan aspirasi, serta mengambil keputusan tanpa kehilangan identitas budaya yang dimiliki. Perempuan adat bukan hanya penerima manfaat pembangunan, tetapi juga pelaku utama pembangunan," ujar Veronica Tan.
Lebih lanjut, Veronica menguraikan bahwa peran perempuan adat mencakup aspek yang sangat luas, mulai dari menjaga bahasa daerah, ritual adat, benih lokal, obat-obatan tradisional, hingga sistem pangan yang kemudian diwariskan kepada generasi muda. Namun, ia menyayangkan keterlibatan perempuan dalam kepemimpinan lembaga adat maupun forum pembangunan yang dinilai masih menghadapi tantangan besar.
Berbagai persoalan krusial masih membayangi perempuan adat, di antaranya keterbatasan ruang partisipasi, konflik agraria, hingga kerentanan terhadap tindak kekerasan.
“Ketika terjadi konflik pemanfaatan ruang dan sumber daya alam, perempuan sering kali menanggung beban berlapis karena harus menjaga keberlangsungan keluarga, ketahanan pangan, dan kehidupan komunitas,” tambah Wamen PPPA.
Guna mengatasi persoalan ini, Veronica mengajak pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga adat, organisasi masyarakat adat, akademisi, dunia usaha, hingga masyarakat sipil untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam mendukung kepemimpinan perempuan adat.
"Ketika perempuan adat memperoleh ruang untuk memimpin, Indonesia tidak hanya menjaga warisan budaya dan kelestarian lingkungan, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mewujudkan pembangunan yang lebih adil dan berkelanjutan," tegasnya.
Agenda dialog ini disambut baik oleh pemerintah desa setempat. Kepala Desa Ngata Toro, Mulyanto Dharmawan, menyampaikan apresiasi atas perhatian besar dari Wamen PPPA beserta lembaga mitra seperti Conservana, PUTER, Perkumpulan Karsa, dan Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL) yang selama ini aktif mendampingi warga dalam memperjuangkan pengakuan hutan adat.
Mulyanto menilai, kehadiran pemerintah pusat membuka peluang besar bagi masyarakat Toro untuk mempercepat pembangunan desa yang komprehensif.
"Kesejahteraan masyarakat Toro harus dibangun secara menyeluruh, mulai dari kemandirian ekonomi. Bagaimana secara ekonomi kita bisa mandiri, kemudian secara kehidupan sosial saling mendukung dan gotong royong tetap kita jaga, serta mempertahankan ruang hidup yang ada dan memastikan keberlanjutannya untuk anak cucu kita," ungkap Mulyanto.
Harapan senada juga diungkapkan oleh Tokoh Adat Ngata Toro, Rukmini. Ia berharap kolaborasi antara pemerintah, masyarakat adat, dan para mitra dapat berlanjut dalam program pembangunan jangka panjang, tidak berhenti pada dialog saja.
Selain pengembangan komoditas kopi yang sudah berjalan, Rukmini mendorong adanya program pemberdayaan perempuan yang lebih spesifik, seperti pengembangan kerajinan tenun, penguatan ekonomi domestik, serta dukungan sarana pertanian yang ramah bagi perempuan.
"Ke depan kita harus terus duduk bersama agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat Ngata Toro, khususnya perempuan. Kami juga berharap pembangunan desa lebih banyak melibatkan tenaga kerja lokal sehingga dapat membuka lapangan pekerjaan, memperkuat ekonomi masyarakat, dan menjaga keberlanjutan pembangunan di Ngata Toro," pungkas Rukmini. *Jel/red*
