Laporaninformasi.com (Makassar) – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, mendorong penguatan peran Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) dalam memperkuat ketahanan keluarga. Langkah kolaboratif ini dinilai krusial untuk memastikan perlindungan perempuan dan pemenuhan hak anak secara optimal hingga ke tingkat akar rumput.
Hal tersebut disampaikan Menteri PPPA dalam Puncak Peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-54 yang berlangsung di Makassar, Sulawesi Selatan. Menurut Arifah, upaya ini sejalan dengan arah pembangunan nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 yang menempatkan keluarga sebagai fondasi utama pembangunan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045.
"Melalui jaringan yang menjangkau hingga tingkat desa dan kelurahan, TP PKK dapat memperluas pemberdayaan ekonomi perempuan yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan keluarga serta kualitas tumbuh kembang anak secara optimal," ujar Arifah Fauzi.
Kendati demikian, Arifah memaparkan bahwa tantangan perlindungan perempuan dan anak di Indonesia masih cukup besar. Berdasarkan data Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) 2024, sekitar satu dari dua perempuan pernah mengalami kekerasan fisik. Di sisi lain, Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) 2024 mencatat sekitar 1,5 juta anak usia 13-17 tahun pernah mengalami minimal satu bentuk kekerasan sepanjang hidupnya.
Menjawab tantangan tersebut—termasuk isu stunting dan pengasuhan anak di era digital—Kemen PPPA terus mengembangkan program prioritas berupa Ruang Bersama Indonesia (RBI). Gerakan kolaboratif berbasis desa dan kelurahan ini diharapkan dapat diakselerasi melalui optimalisasi Program Dasa Wisma milik PKK sebagai wadah deteksi dini.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin turut menegaskan bahwa kesehatan merupakan pilar utama keluarga berkualitas. Ia mengapresiasi perluasan dampak lewat Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang digalakkan pemerintah di berbagai lini.
"Sejak Januari hingga Juli 2026, Program CKG telah menjangkau lebih dari 59,5 juta orang, dengan lebih dari 2,1 juta orang yang membutuhkan penanganan telah mendapatkan tindak lanjut pelayanan kesehatan," ungkap Menkes Budi.
Dukungan serupa juga disuarakan oleh Pelindung TP PKK, Selvi Ananda Gibran. Ia menyebut kader PKK memiliki modal sosial yang kuat karena hadir, tumbuh, dan bergerak langsung bersama masyarakat. Sementara itu, Ketua Umum TP PKK, Tri Tito Karnavian, menegaskan kesiapan institusinya yang kini diperkuat oleh lebih dari 6 juta kader dan 2 juta kelompok aktif di seluruh Indonesia melalui implementasi 10 Program Pokok PKK.
Melalui sinergi lintas sektor ini, seluruh pemangku kepentingan optimistis dapat mewujudkan perempuan yang berdaya, anak yang terlindungi, serta keluarga yang berkualitas demi masa depan bangsa. *Jel/red*
