Laporaninformasi.com (Jakarta) – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) bergerak cepat memperkuat pengamanan di Tanah Papua menyusul adanya gangguan keamanan yang mengancam operasional penerbangan perintis. Langkah taktis ini diambil guna memastikan urat nadi transportasi dan pelayanan publik bagi masyarakat Papua tetap berjalan aman dan berkelanjutan.
Menindaklanjuti arahan Menko Polkam Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago, Kemenko Polkam menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) khusus membahas situasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Selasa (7/7/2026).
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Asisten Deputi Koordinasi Intelijen Keamanan, Bimbingan Masyarakat, dan Objek Vital Nasional Kemenko Polkam, Brigjen TNI M. Sujono, serta dihadiri jajaran petinggi TNI, Polri, kementerian, lembaga, dan pemangku kepentingan terkait.
“Penerbangan perintis merupakan pelayanan dasar yang menjadi kewajiban pemerintah sekaligus urat nadi kehidupan masyarakat di Papua. Karena itu, pengamanan terhadap aktivitas dan fasilitas penerbangan harus terus diperkuat melalui sinergi seluruh pihak,” tegas Brigjen TNI M. Sujono usai memimpin rapat.
Sujono menjelaskan, rakor tersebut menyimpulkan beberapa poin krusial, di antaranya mendesak penguatan koordinasi pengamanan objek vital sektor transportasi, penajaman pemetaan wilayah rawan, serta penyempurnaan mekanisme pengamanan secara terpadu.
Selain itu, rakor juga merekomendasikan penguatan diplomasi internasional untuk menyampaikan kondisi Papua secara faktual, serta menggandeng komunikasi publik yang kuat agar masyarakat mendapatkan informasi yang akurat dan berimbang.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi Kemenko Polkam, Brigjen TNI Honi Havana, menyampaikan instruksi tegas dari Menko Polkam Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago.
“Bapak Menko Polkam mengutuk keras setiap gangguan terhadap aktivitas penerbangan sipil di Papua dan menegaskan peristiwa serupa tidak boleh kembali terjadi. Beliau mendorong aparat penegak hukum mengusut tuntas pelaku,” ujar Honi Havana.
Sebagai bentuk tindakan nyata di lapangan, Mabes TNI dilaporkan telah meningkatkan eskalasi pengamanan dengan menempatkan personel pasukan di sejumlah bandara perintis di Papua. Saat ini, TNI bersama Kementerian Perhubungan juga sedang berkoordinasi untuk memperluas cakupan penempatan personel di lebih banyak titik bandara.
Terkait penegakan hukum, Direktorat Intelijen Keamanan Mabes Polri melaporkan perkembangan signifikan. Sejak Minggu (5/7/2026), tim kepolisian telah melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) di Lapangan Terbang (Lapter) Balinggama.
Dari olah TKP tersebut, petugas berhasil mengamankan sejumlah barang bukti serta menemukan indikasi lokasi yang diduga kuat berkaitan dengan pelarian pelaku. Kasus ini masih dalam tahap pengembangan intensif, dan penetapan tersangka akan segera dilakukan setelah penyidik mengumpulkan alat bukti yang cukup serta merampungkan pemeriksaan para saksi.
Rapat koordinasi ini turut dihadiri oleh sejumlah pejabat teras Kemenko Polkam, di antaranya Brigjen Pol. Dr. Yade Setiawan Ujung (Asdep Koordinasi Penanganan Konflik dan Keamanan Transportasi), Brigjen TNI (Mar) Kresno Pratowo (Asdep Koordinasi Kekuatan, Kemampuan, dan Kerja Sama Pertahanan), serta Brigjen TNI Ruly Chandrayadi (Asdep Koordinasi Otonomi Khusus).
Melalui komitmen bersama ini, Pemerintah menegaskan tidak akan menoleransi segala bentuk teror yang mengganggu pelayanan publik dan memastikan roda pembangunan di Papua tetap bergerak maju. *Jel/red*
