Laporaninformasi.com (Jakarta) – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menyikapi serius fenomena sejumlah sekolah yang mengalami kekurangan murid baru pada Tahun Ajaran 2026/2027. Kemendikdasmen menilai kondisi ini dipengaruhi oleh dinamika demografi, perpindahan penduduk, perkembangan kawasan permukiman, hingga perubahan preferensi masyarakat terhadap satuan pendidikan.
Sebagai basis penyusunan kebijakan, Kemendikdasmen telah menginventarisasi data melalui Data Pokok Pendidikan (Dapodik), khususnya untuk sekolah-sekolah yang memiliki jumlah murid di bawah 100 orang, hingga di bawah 60 orang. Data tersebut telah diserahkan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk merumuskan solusi lintas kementerian bersama pemerintah daerah.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti, menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga keberlangsungan serta mutu layanan pendidikan di seluruh wilayah.
"Kami berkomitmen untuk terus mendorong pemerataan mutu pendidikan agar seluruh sekolah mampu memberikan layanan pendidikan yang berkualitas dan menjadi pilihan masyarakat. Salah satu upaya tersebut yaitu menguatkan kualitas pembelajaran, meningkatkan kompetensi guru, serta penyediaan sarana dan prasarana yang memadai," kata Abdul Mu'ti di Jakarta.
Guna mengatasi persoalan tersebut, Kemendikdasmen bersama pemerintah daerah menyiapkan sejumlah langkah strategis. Di antaranya pemetaan kebutuhan layanan berbasis demografi, evaluasi daya tampung satuan pendidikan, penyusunan perencanaan berbasis data, hingga pendampingan intensif bagi sekolah berkategori terbatas.
Selain faktor demografi, pergeseran tren pilihan masyarakat juga menjadi perhatian. Berdasarkan studi Litbang Kompas tahun 2025, terdapat kecenderungan orang tua yang makin berminat memilih sekolah dasar berafiliasi keagamaan. Studi ini dijadikan salah satu masukan penting bagi pemerintah dalam memahami dinamika kebutuhan masyarakat.
Abdul Mu'ti pun menekankan pentingnya sinergi seluruh pihak demi memastikan pemenuhan hak belajar anak Indonesia.
"Kami mengajak seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, satuan pendidikan, orang tua, dan masyarakat, untuk bersama-sama membangun ekosistem pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berkeadilan," tegasnya. *Jel/red*
