Laporaninformasi.com (Jakarta) – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) berkomitmen mempercepat transformasi digital dengan mengintegrasikan Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence/AI) dan Digital Public Infrastructure (DPI). Langkah ini diambil untuk memperkuat keamanan siber sekaligus menciptakan layanan publik yang efisien, aman, dan tepat sasaran.
Komitmen tersebut ditegaskan oleh unit kerja Deputi Transformasi Digital Pemerintah Kemenpan RB dalam forum nasional GARUDA AI Impact Summit 2026 yang diselenggarakan oleh Microsoft Indonesia bersama mitra strategis di Jakarta, Kamis (11/6).
Plt. Deputi Bidang Transformasi Digital Pemerintah Kementerian PANRB, Cahyono Tri Birowo, menyatakan bahwa pemerintah telah membentuk Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) sebagai salah satu motor penggerak pengembangan ekosistem AI nasional melalui penerapan DPI. Salah satu contoh kasus nyata penerapan teknologi ini menyasar pada reformasi sistem Perlindungan Sosial (Perlinsos).
Menurut Cahyono, integrasi AI dan DPI akan mengubah paradigma penyaluran bantuan sosial (bansos) agar langsung menyasar individu secara akurat, sekaligus memangkas sekat birokrasi yang selama ini membebani warga.
“Ketepatan sasaran ke individu penerima bantuan sosial, sehingga masyarakat untuk mendapatkan bantuan sosial tidak lagi diminta fotokopi KTP, namun menggunakan biometriknya yang mana data tersebut sudah ada di sistem kependudukan dan catatan sipil. Hal ini juga dapat mengurangi penipuan secara online,” ujar Cahyono.
Uji coba (piloting) transformasi Perlinsos berbasis infrastruktur digital ini telah diimplementasikan di Kabupaten Banyuwangi. Hasilnya menunjukkan lompatan efisiensi yang sangat signifikan dalam pelayanan publik.
Melalui pemanfaatan identitas digital, verifikasi biometrik, serta sistem pertukaran data yang aman, proses verifikasi kelayakan penerima manfaat yang sebelumnya memakan waktu 75 hingga 200 hari, kini dapat dipangkas drastis dan diselesaikan dalam rentang waktu 1 menit hingga 6 jam saja.
“DPI pada akhirnya adalah tentang memastikan tidak ada warga yang merasa terlalu jauh untuk dijangkau, terlalu kecil untuk didengar, atau terlalu tertinggal untuk mendapatkan pelayanan dari pemerintahnya,” tegas Cahyono, seraya menambahkan bahwa integrasi ini menjadi bagian penting menuju visi Indonesia Emas 2045.
Selain aspek efisiensi layanan, forum GARUDA AI Impact Summit 2026 juga menyoroti urgensi AI sebagai komponen inti dalam memperkuat arsitektur keamanan siber nasional.
CEO Infipop, Irfan Prabowo, yang turut hadir dalam forum tersebut menyampaikan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan sektor industri teknologi sangat krusial untuk memastikan pemanfaatan AI yang aman dan bertanggung jawab. Di era digital saat ini, AI tidak bisa lagi dipandang hanya sebagai alat deteksi pasif.
"Teknologi AI kini berfungsi sebagai sistem pertahanan aktif yang mampu melakukan analisis prediktif, mengidentifikasi pola ancaman, serta memberikan rekomendasi mitigasi secara real-time," urai Irfan. Pendekatan ini dinilai mendesak guna mengimbangi tingginya kebutuhan perlindungan data serta pengamanan infrastruktur digital milik pemerintah.
Forum GARUDA AI Impact Summit 2026 ini diharapkan dapat terus menjadi wadah strategis bagi pemerintah, akademisi, dan pelaku industri dalam merumuskan arah kebijakan AI nasional demi mewujudkan tata kelola pemerintahan digital Indonesia yang adaptif dan berdaya saing global. *Jel/red*
