Laporaninformasi.com (Jakarta) - Badan Gizi Nasional (BGN) secara resmi mengumumkan langkah strategis untuk merombak tata kelola pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini diambil oleh jajaran pimpinan baru BGN guna meningkatkan efisiensi anggaran, penguatan pengawasan, serta memastikan intervensi gizi berjalan lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.
Rencana pembenahan menyeluruh tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S. Deyang, didampingi Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, dalam konferensi pers yang digelar di Kantor Pusat BGN, Kamis (4/6/2026).
“Fokus kami saat ini adalah memastikan Program Makan Bergizi Gratis berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Oleh karena itu, kami melakukan penataan pelaksanaan program agar kualitas layanan dapat terus ditingkatkan,” ujar Nanik.
Sebagai langkah taktis awal, BGN resmi menerapkan kebijakan penajaman sasaran (refocusing) penerima manfaat serta memberlakukan moratorium atau penghentian sementara pembangunan dapur baru. Fokus BGN dialihkan untuk mengoptimalkan operasional dapur yang sudah ada secara maksimal.
Nanik menegaskan bahwa kualitas layanan tetap menjadi prioritas utama selama proses konsolidasi ini. Untuk itu, BGN memperketat pembinaan dan standardisasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Kami ingin memastikan setiap dapur menghasilkan makanan yang aman, sehat, dan bergizi. Karena itu, pembenahan standar operasional, peningkatan kapasitas SDM, serta penguatan pengawasan menjadi agenda utama kami,” tambah Nanik.
Penataan ulang ini juga dilakukan untuk menjawab tantangan ketimpangan layanan di berbagai daerah. Saat ini, sebaran infrastruktur program dinilai masih menumpuk di kawasan perkotaan (aglomerasi).
“Sementara sejumlah daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) masih membutuhkan penguatan layanan. Karena itu kami melakukan penataan agar pemerataan manfaat program benar-benar dapat dirasakan oleh seluruh anak Indonesia,” jelas Nanik.
Untuk memperluas jangkauan di wilayah 3T, BGN menyiapkan skema implementasi yang lebih adaptif. Alih-alih membangun fasilitas fisik baru yang memakan biaya besar, BGN akan mengoptimalkan sarana lokal yang sudah tersedia, seperti kantin sekolah, dapur umum, maupun fasilitas komunitas warga yang memenuhi standar operasional.
Guna menyukseskan perluasan ini, BGN membuka pintu kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sektor swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR), hingga yayasan kemanusiaan.
Sementara itu, Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, memaparkan bahwa transparansi program akan diperkuat melalui peningkatan sistem pengendalian internal, integrasi data, dan validasi informasi yang terukur.
“Kami akan memperkuat integrasi data dan sistem informasi agar setiap kebijakan dapat didukung oleh data yang valid. Selain itu, berbagai rekomendasi dari lembaga pengawas akan menjadi bagian dari upaya penyempurnaan tata kelola yang sedang kami lakukan,” ungkap Agustina. Menurutnya, tata kelola yang akuntabel dan transparan mutlak diperlukan agar program berjalan berkelanjutan.
Di sisi lain, dalam hal penajaman sasaran penerima manfaat, BGN juga mengumumkan strategi baru dengan memperkuat intervensi kepada kelompok 3B, yaitu ibu hamil, ibu menyusui dan balita.
Kelompok 3B ini ditetapkan sebagai sasaran strategis jangka panjang BGN dalam upaya mengejar percepatan penurunan angka stunting (tengkes) sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia sejak dini.*red*
