Menkeu Purbaya dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI, di Ruang Rapat Komisi XI DPR, Jakarta, Senin (15/6/2026). Foto: KemenkuLaporaninformasi.com (Jakarta) — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa resmi mengajukan usulan pagu indikatif Kementerian Keuangan untuk Tahun Anggaran (TA) 2027 sebesar Rp49,80 triliun. Alokasi anggaran ini dirancang untuk menjaga stabilitas fiskal, memperkuat layanan publik, serta mengakselerasi transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Usulan tersebut disampaikan Menkeu Purbaya dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi XI DPR RI yang membahas Pengantar Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kemenkeu TA 2027 di Ruang Rapat Komisi XI DPR, Jakarta, Senin (15/6/2026).
Menkeu Purbaya Menjelaskan bahwa tren usulan pagu fiskal 2027 ini secara nominal setara dengan pagu tahun anggaran 2026, namun telah disesuaikan dengan pemotongan efisiensi.
"Hal ini sejalan dengan kebijakan nasional terkait efisiensi anggaran dan penajaman belanja, di mana kementerian/lembaga perlu mengoptimalkan sumber daya di tengah kebutuhan yang semakin meningkat," ujar Purbaya di hadapan anggota dewan.
Berdasarkan rincian per fungsi, Kemenkeu mengalokasikan porsi anggaran terbesar untuk fungsi pelayanan umum dengan nilai mencapai Rp45,519 triliun. Sementara itu, fungsi pendidikan diusulkan sebesar Rp3,996 triliun, dan fungsi ekonomi sebesar Rp284,71 miliar.
Seluruh anggaran ini nantinya akan disalurkan melalui lima program utama Kemenkeu guna menyokong berbagai Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN).
Dalam kesempatan yang sama, Sang Bendahara Negara juga memaparkan performa solid ekonomi domestik sepanjang tahun berjalan 2026. Di tengah gejolak global, ekonomi Indonesia pada triwulan I-2026 mampu tumbuh tinggi di level 5,61 persen dengan inflasi yang terkendali.
Hingga akhir Mei 2026, realisasi APBN menunjukkan pergerakan yang progresif, Pendapatan Negara Menembus Rp1.185 triliun, atau tumbuh 19,1 persen secara tahunan (year-on-year), Belanja Negara Telah menyerap Rp1.365,4 triliun, melonjak 34,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu dan Pembiayaan Terealisasi sebesar Rp379,4 triliun.
Pemerintah memastikan manajemen defisit dan utang tetap berada pada batas aman, didukung dengan optimalisasi Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebagai bantalan (fiskal buffer) yang kuat.
Tidak hanya dari aspek makro, tata kelola internal Kemenkeu juga mencatatkan peningkatan performa. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kemenkeu berhasil naik ke angka 4,7 dari skala 5 pada tahun 2025, setelah sebelumnya berada di angka 4,46 pada tahun 2024.
Menutup laporannya, Menkeu menyampaikan bahwa Kemenkeu kembali berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk yang ke-15 kalinya secara berturut-turut terkait laporan keuangan bagian anggaran 015.
"Kuatnya fundamental ekonomi domestik dan didukung kebijakan yang semakin solid menjadi landasan yang kokoh untuk menyongsong dinamika pada tahun 2027," pungkas Purbaya. *Jel/red*
