Laporaninformasi.com (Tanjungpinang) — Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) bersama PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut mewaspadai potensi kekurangan kuota energi bersubsidi menjelang akhir tahun. Hal ini mencuat dalam pertemuan antara Gubernur Kepri H. Ansar Ahmad dan Executive General Manager (EGM) PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Fanda Chrismianto, di Gedung Daerah, Tanjungpinang.
Dalam pertemuan tersebut, terungkap bahwa penyaluran energi bersubsidi di Kepri berpotensi melampaui alokasi kuota yang ditetapkan. Berdasarkan prognosa hingga akhir tahun, LPG 3 kilogram diproyeksikan mengalami kelebihan kuota (over kuota) sekitar 9 hingga 10 persen. Sementara itu, bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar berpotensi over kuota hingga 15 persen.
Fanda Chrismianto menjelaskan, pembengkakan angka penyaluran ini tidak terlepas dari kebijakan nasional tahun berjalan yang menetapkan kuota sekitar 6 persen lebih rendah dibandingkan realisasi penyaluran pada tahun sebelumnya.
"Kalau kita lihat prognosa sampai akhir tahun, untuk LPG 3 kilogram kemungkinan ada over kuota sekitar 9 sampai 10 persen. Untuk Solar juga ada potensi over kuota sekitar 15 persen," ungkap Fanda.
Sebagai langkah antisipasi, Pertamina bersama pemerintah daerah terus berkoordinasi secara intensif dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) serta Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) Kementerian ESDM untuk mengusulkan penambahan kuota.
Selain membahas proyeksi kuota, pertemuan itu juga menyoroti penyesuaian aturan pembelian BBM berdasarkan surat edaran BPH Migas. Kebijakan ini dinilai krusial untuk menekan potensi penyalahgunaan serta praktik pelangsiran BBM di lapangan.
Di sisi lain, pengawasan terhadap distribusi LPG 3 kilogram bersubsidi juga diperketat. Pertamina bersama instansi terkait rutin menggelar inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah sektor usaha komersial seperti restoran besar dan laundry, guna memastikan subsidi tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak.
Menanggapi kondisi tersebut, Gubernur Ansar Ahmad mengapresiasi komitmen Pertamina dalam menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat Kepri. Namun, ia mengingatkan bahwa karakteristik Kepri sebagai wilayah kepulauan memiliki tantangan logistik dan pola distribusi yang jauh berbeda dibanding wilayah daratan.
Gubernur menyoroti kelompok rentan yang sangat bergantung pada pasokan energi, seperti nelayan, operator transportasi umum, hingga warga di pulau-pulau terluar. Untuk itu, Pemprov Kepri mendorong adanya diskresi atau keluwesan dalam penerapan aturan dari pemerintah pusat.
"Kepri ini daerah kepulauan. Jadi memang ada kondisi-kondisi khusus yang harus kita perhatikan, terutama kebutuhan nelayan, transportasi umum, dan masyarakat kita yang berada di pulau-pulau terluar," kata Ansar.
"Kita berharap ada diskresi dan keluwesan dalam aturan. Prinsipnya pengawasan tetap kita dukung, tetapi kebutuhan masyarakat juga harus bisa terlayani," imbuhnya.
Pemprov Kepri memastikan akan terus mengawal koordinasi lintas sektoral ini agar distribusi energi di Bumi Melayu tetap tertib, tepat sasaran, dan pasokannya aman hingga penghujung tahun. *Jel/red*
