Laporaninformasi.com (Jakarta) — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tancap gas merealisasikan arahan strategis Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah mematangkan pembangunan 2.200 unit rumah di Papua Pegunungan sekaligus menggulirkan program nasional "Gentengisasi" guna mewujudkan gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, dan Indah).
Langkah tersebut dibahas secara maraton dalam Rapat Koordinasi (Rakor) lintas instansi yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian bersama Menteri PKP Maruarar Sirait, Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, serta jajaran kepala daerah se-Provinsi Papua Pegunungan di Kantor Kemendagri, Jakarta, Selasa (29/9/2026).
Rakor ini turut melibatkan unsur pengawasan dan penyediaan data strategis, di antaranya Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Sarah Sadiqa, serta Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti.
Terkait pembangunan perumahan di Papua Pegunungan, Mendagri Tito Karnavian menegaskan bahwa program ini merupakan wujud nyata kehadiran negara di wilayah Indonesia Timur. Dari total 2.200 unit rumah yang direncanakan, alokasi tersebut dibagi secara proporsional.
"Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, pembangunan tersebut mencakup 2.000 unit rumah bagi masyarakat dan 200 unit rumah bagi kepala suku," ujar Tito usai rapat.
Aspek teknis, pengadaan, hingga pengawasan anggaran digarap secara kolaboratif bersama BPKP, LKPP, dan BPS guna memastikan program tepat sasaran dan akuntabel.
Usai merampungkan pembahasan Papua Pegunungan, agenda rapat beralih pada topik khusus mengenai program gentengisasi. Program ini menjadi pilar penting dalam menunjang estetika dan kenyamanan hunian rakyat demi tercapainya visi Indonesia ASRI.
"Salah satu arahan Bapak Presiden adalah agar Indonesia ASRI, aman, sehat, resik, dan indah. Salah satunya indah itu adalah rumah-rumah sebaiknya menggunakan tidak hanya seng," ungkap Mendagri.
Sebagai tindak lanjut, Menteri PKP Maruarar Sirait langsung bergerak cepat dengan menggandeng Pemerintah Provinsi Jawa Barat beserta Pemerintah Kabupaten Majalengka dan Pemerintah Kabupaten Purwakarta. Wilayah-wilayah tersebut dikenal sebagai sentra produksi genteng nasional yang potensial.
Menteri PKP Maruarar Sirait menambahkan, program gentengisasi tidak hanya berorientasi pada estetika fisik bangunan semata, tetapi juga dirancang untuk menggerakkan roda perekonomian kerakyatan melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Kendati demikian, pemerintah berkomitmen untuk mendampingi para pelaku usaha agar standar kualitas produk terus meningkat sehingga mampu memenuhi spesifikasi pembangunan nasional.
"Kami sangat mengapresiasi Pemda Jabar, Pemda Majalengka, dan Pemda Purwakarta. Karena kita mau mendukung UMKM, tapi dengan cara mendidik kualitasnya juga harus bagus," kata Maruarar.
Melalui sinergi lintas sektor ini, pemerintah optimistis program gentengisasi akan memberikan efek berganda (multiplier effect) yang luas, tidak hanya mendongkrak industri genteng di Jawa Barat, tetapi juga membuka peluang penguatan sektor industri serupa di berbagai daerah lainnya di Indonesia. *Jel/red*
