Laporaninformasi.com (Jakarta) — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bersama Bank Indonesia (BI) memperkuat koordinasi dan sinergi kebijakan strategis. Langkah kolaboratif ini difokuskan ganda: menjaga stabilitas makroekonomi sekaligus menggenjot pertumbuhan sektor riil guna menciptakan nilai tambah dan lapangan kerja baru.
Komitmen tersebut mengemuka dalam pertemuan tingkat tinggi (High Level Meeting) antara Kemenkeu dan Bank Indonesia yang dilangsungkan di gedung Bank Indonesia, Jakarta, Kamis (24/9/2026).
Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan bahwa keselarasan antara kebijakan fiskal dan moneter mutlak diperlukan. Sinergi ini dijalankan secara erat, baik melalui jalur bilateral maupun dalam kerangka koordinasi Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK).
“Kita akan memperkuat koordinasi dan sinergi dalam konteks KSSK dengan satu pemahaman bahwa yang paling penting untuk Republik kita ini adalah bagaimana menumbuhkan sektor riil, bagaimana menumbuhkan sektor-sektor di perekonomian yang bekerja. Karena sektor-sektor ini yang menciptakan nilai tambah, sektor-sektor ini yang menciptakan penciptaan lapangan kerja,” ujar Suahasil.
Melalui perpaduan mandat kebijakan masing-masing institusi, pemerintah berupaya memastikan roda perekonomian terus berputar optimal sekaligus memberikan perlindungan yang memadai bagi masyarakat luas.
Di sektor pengelolaan likuiditas domestik, koordinasi Kemenkeu dan BI juga terus dijaga ketat, termasuk dalam hal pembentukan suku bunga di pasar. Menkeu mencontohkan, kebijakan penempatan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada himpunan bank milik negara (Himbara) dieksekusi secara terukur melalui komunikasi intensif dengan Bank Indonesia serta koordinasi bersama bank-bank Himbara yang berada di bawah naungan Danantara.
Sementara itu, dalam merumuskan strategi pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Kemenkeu memastikan setiap penerbitan instrumen utang—seperti Surat Berharga Negara (SBN) dan Surat Perbendaharaan Negara (SPN)—selalu didiskusikan secara mendalam dengan otoritas moneter.
Pendekatan pruden ini diterapkan demi memastikan pengelolaan kas negara tetap sehat dengan memperhitungkan kondisi pasar, efisiensi biaya, tingkat risiko, serta kesinambungan fiskal dalam jangka panjang.
Suahasil menambahkan, seluruh rangkaian sinergi kebijakan ini bermuara pada satu tujuan besar, yakni merawat stabilitas sistem keuangan nasional agar sektor perbankan dan lembaga keuangan dapat terus menjalankan fungsi intermediasinya secara sehat.
Di dalam kerangka KSSK, kolaborasi lintas lembaga yang melibatkan Kemenkeu, BI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), serta Danantara akan terus dioptimalkan guna memitigasi berbagai risiko ekonomi.
“Stabilitas adalah fondasi kita. Melalui KSSK bersama Bank Indonesia, OJK, LPS, dan Danantara kita akan terus menjaga stabilitas sistem keuangan agar sektor keuangan kita mampu menjalankan fungsi intermediasi secara sehat dan mendukung pertumbuhan ekonomi kita,” pungkas Menkeu Suahasil. *Jel/red*
