Laporaniformasi.com (Batam) – Pemerintah Kota (Pemko) Batam menerima kunjungan kerja dan studi komparatif dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Tanah Datar, Sumatra Barat, di Kantor Wali Kota Batam, Senin (21/9/2026). Pertemuan lintas daerah ini berfokus pada pertukaran strategi pembangunan, penyederhanaan izin investasi, hingga penguatan sektor pariwisata.
Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menerima langsung rombongan yang dipimpin oleh Bupati Tanah Datar, Eka Putra. Dalam pertemuan tersebut, Amsakar memaparkan perjalanan transformasi Batam dari kawasan berbasis industri murni kini berkembang pesat menjadi pusat perdagangan, jasa, dan pariwisata nasional.
Ia menegaskan, arah kebijakan pembangunan yang dijalankan Pemko Batam saat ini tegak lurus dengan arahan strategis Presiden Republik Indonesia.
“Selama rentang waktu satu tahun tujuh bulan memimpin Batam, kami sudah tiga kali dipanggil langsung oleh Pak Presiden. Apa yang beliau amanahkan adalah bagaimana menjadikan Batam ini sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi dan lokomotif investasi,” ujar Amsakar.
Untuk merealisasikan target tersebut, Amsakar menekankan pentingnya efisiensi birokrasi melalui pangkas rantai perizinan. Menurutnya, kepastian hukum dan kemudahan proses administrasi menjadi kunci utama untuk menarik kepercayaan pelaku usaha.
Sementara itu, Bupati Tanah Datar, Eka Putra, menyampaikan bahwa kunjungan pihaknya ke Kota Batam tak sekadar menjaga silaturahmi antardaerah, melainkan untuk mengadopsi praktik baik (best practices) pengelolaan kota.
“Perkembangan Kota Batam sangat luar biasa. Kedatangan kami selain silaturahmi, kami ingin keberhasilan Kota Batam bisa 'menular' ke daerah kami, terutama dalam penanganan isu-isu strategis,” kata Eka Putra.
Eka menambahkan, Pemkab Tanah Datar secara khusus mendalami langkah-langkah optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diterapkan Batam, khususnya pada sektor pariwisata dan jasa komersial.
Rangkaian kunjungan kerja tersebut kemudian dilanjutkan dengan sesi dialog interaktif dan pertukaran informasi teknis terkait tata kelola pemerintahan serta manajemen pelayanan publik. *Jel/red*
