Laporaninformasi.com (Jakarta) — Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) bergerak cepat menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto terkait wacana pendidikan negeri gratis. Saat ini, pemerintah tengah mematangkan penghitungan kebutuhan pembiayaan sekaligus merumuskan berbagai opsi skema pelaksanaan agar kebijakan tersebut dapat berjalan terukur dan berkelanjutan.
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan pemetaan komprehensif, mulai dari standar pembiayaan mahasiswa di seluruh perguruan tinggi negeri (PTN), jumlah mahasiswa, hingga karakteristik masing-masing institusi.
Sejumlah opsi alternatif disiapkan dan telah dibawa dalam rapat terbatas (ratas) bersama Presiden di Istana Merdeka, Jakarta. Opsi tersebut mencakup penerapan dengan cakupan tertentu hingga skema bertahap yang disesuaikan dengan kapasitas fiskal negara.
“Kita melihat keinginan Presiden sangat kuat ingin menginvestasikan pada pendidikan. Ini yang kami sedang lakukan perhitungannya, karenanya hari ini ada rapat untuk membicarakan skema-skema, tahapan-tahapan, dan lain-lainnya,” ujar Menteri Brian di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
Dalam rancangan yang dikaji, implementasi pendidikan tinggi gratis tidak menutup kemungkinan dilakukan secara bertahap. Pemerintah tengah mempertimbangkan beberapa opsi pembagian sasaran penerima manfaat, di antaranya: Pemberlakuan Berdasarkan Angkatan Memulai implementasi khusus bagi mahasiswa baru, Prioritas Afirmasi Sosial-Ekonomi Menyasar kelompok mahasiswa pada kategori ekonomi tertentu, seperti kelompok masyarakat pada desil 4 ke bawah dan Cakupan Menyeluruh Membuka peluang penerapan secara luas di PTN seiring dengan penyesuaian ruang fiskal negara.
Menurut Menteri Brian, setiap alternatif memiliki konsekuensi pembiayaan yang berbeda. Karena itu, pemerintah melakukan exercise secara mendalam untuk memastikan kebijakan ini mampu memperluas akses pendidikan tanpa mengorbankan kualitas dan keberlanjutan penyelenggaraan pendidikan tinggi itu sendiri.
Ratas di Istana Merdeka tersebut turut dihadiri oleh sejumlah menteri Kabinet Merah Merdeka, termasuk Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, serta Menteri Agama Nasaruddin Umar.
Koordinasi lintas kementerian ini dilakukan untuk merumuskan kebijakan yang terintegrasi, mulai dari jenjang pendidikan dasar hingga perguruan tinggi negeri.
Selanjutnya, Tim Khusus di bawah koordinasi Kemenko PMK akan merampungkan hasil analisis dan perumusan skema tersebut. Laporan akhir beserta rekomendasi desain kebijakan dijadwalkan akan diserahkan kembali kepada Presiden dalam waktu 2 hingga 4 minggu ke depan sebagai landasan penetapan kebijakan nasional. *Jel/red*
