Laporaninformasi.com (Jakarta) – Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana memaparkan Laporan Keuangan Kementerian Pariwisata Tahun Anggaran (TA) 2025 dalam Rapat Kerja bersama Komisi VII DPR RI di Gedung Parlemen, Senayan, Rabu (15/7).
Rapat yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR Lamhot Sinaga ini menjadi ruang dialog penting untuk memastikan akuntabilitas dan tata kelola anggaran negara yang tepat sasaran. Turut hadir dalam rapat tersebut, Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif, Teuku Rifky Harsya.
"Rapat kerja ini menjadi ruang dialog antara pemerintah dan DPR untuk memastikan bersama bahwa setiap rupiah anggaran negara dikelola secara akuntabel, tepat sasaran, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat," ujar Menpar Widiyanti dalam keterangannya.
Menpar Widiyanti menegaskan bahwa kondisi pengelolaan keuangan kementeriannya berada dalam status sehat dengan struktur aset yang kuat. Tercatat, realisasi anggaran Kemenpar pada TA 2025 mencapai 95,52 persen dari total pagu yang dapat digunakan.
Jika dibedah per satuan kerja (satker), penyerapan anggaran menunjukkan angka yang cukup merata dan optimal: Satuan Kerja Pusat 97,74 persen, Politeknik Pariwisata 93,66 persen dan Badan Pelaksana Otorita 90,66 persen (Dari total pagu TA 2025 sebesar Rp1,48 triliun).
Terkait pertanggungjawaban anggaran tersebut, Kemenpar telah menyerahkan Laporan Keuangan ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada awal Februari 2026. Menpar optimistis pihaknya dapat kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang akan diumumkan resmi pada Kamis, 16 Juli 2026. Jika berhasil, pencapaian ini akan menggenapkan rekor WTP Kemenpar selama sepuluh tahun berturut-turut sejak 2015.
Tidak hanya dari sisi internal administrasi, performa sektor pariwisata nasional sepanjang paruh pertama tahun 2026 juga menunjukkan rapor hijau yang impresif.
Berdasarkan data yang dipaparkan Menpar, kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) pada periode Januari–Mei 2026 menembus 6,07 juta kunjungan, alias melonjak 7,68 persen secara year-on-year (yoy). Selaras dengan itu, pergerakan wisatawan nusantara (wisnus) juga kokoh di angka 523,22 juta perjalanan (naik 2,86 persen).
Dampak ekonomi dari kunjungan ini pun kian berbobot. Rata-rata pengeluaran per kedatangan (average spending per arrival/ASPA) wisman pada triwulan I-2026 melesat ke angka 1.345,61 dolar AS (setara Rp22,68 juta), atau tumbuh 5,36 persen dibandingkan triwulan I-2025. Alhasil, devisa negara dari sektor pariwisata terkerek naik 6,30 persen menjadi 4,05 miliar dolar AS.
Lonjakan paling fantastis justru datang dari sektor investasi pariwisata. Pada triwulan I-2026, realisasi investasi meroket hingga 76,67 persen dengan nilai total Rp25,34 triliun.
"Capaian ini menunjukkan bahwa sektor pariwisata terus berada pada jalur yang mendukung pencapaian target pembangunan tahun 2026 dan menjadi landasan untuk mencapai target yang lebih tinggi pada tahun 2027," kata Widiyanti optimis.
Menghadapi tahun anggaran berjalan, Kemenpar melaporkan bahwa per 9 Juli 2026, realisasi fisik program kerja telah menyentuh 59,29 persen dengan realisasi pembayaran keuangan sebesar 46,02 persen. Penyerapan ini diklaim lebih cepat dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Mengingat target pembangunan pariwisata yang dibebankan pada tahun 2027 melonjak signifikan—baik dari target kunjungan, devisa, hingga kontribusi PDB yang saat ini berada di angka 4,01–5,00 persen—Kemenpar resmi mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp1,01 triliun.
Tambahan ini diusulkan untuk mendongkrak pagu indikatif menuju angka pagu ideal sebesar Rp3 triliun. Menpar berharap DPR RI dapat memberikan dukungan penuh agar akselerasi sektor pariwisata sebagai lokomotif ekonomi nasional tetap terjaga.
"Kami berterima kasih atas dukungan DPR atas permohonan kami ini. Kami berharap sinergi yang telah terjalin baik antara pemerintah dan Komisi VII DPR RI dapat terus diperkuat," pungkasnya. *Jel/red*
