Laporaninformasi.com (Tangerang) – Dua agenda penting berskala nasional berlangsung hari ini, menyoroti upaya pemerintah dalam mempercepat pembangunan ekonomi sekaligus membentengi masa depan generasi muda dari ancaman kejahatan digital.
Di gedung parlemen, Kementerian Pariwisata (Kemenpar) berjuang memperluas ruang fiskal demi lonjakan target pariwisata, sementara di dunia pendidikan, Korps Bhayangkara menabuh genderang perang melawan judi online (judol).
Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana menghadiri Rapat Kerja bersama Komisi VII DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VII Lamhot Sinaga, Rabu (15/7). Rapat ini turut dihadiri Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifky Harsya guna memastikan tata kelola anggaran negara yang akuntabel.
Menpar Widiyanti memaparkan bahwa realisasi anggaran Kemenpar TA 2025 mencapai 95,52 persen dari total pagu Rp1,48 triliun. Kemenpar juga optimistis mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK untuk kesepuluh kalinya berturut-turut.
Tak hanya itu, performa sektor pariwisata sepanjang paruh pertama 2026 tumbuh agresif. Kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) menembus 6,07 juta kunjungan (naik 7,68% yoy), dan pergerakan wisatawan nusantara melesat hingga 523,22 juta perjalanan. Lonjakan paling fantastis datang dari realisasi investasi pariwisata triwulan I-2026 yang meroket 76,67 persen mencapai Rp25,34 triliun.
Melihat target pembangunan 2027 yang melonjak tajam, Kemenpar resmi mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp1,01 triliun.
"Kami mengajukan tambahan dari pagu indikatif menuju pagu ideal sebesar Rp3 triliun. Kami berterima kasih atas dukungan DPR agar sektor pariwisata mampu memberikan kontribusi yang semakin besar bagi pembangunan nasional," ujar Menpar Widiyanti.
Di saat pemerintah memacu pertumbuhan ekonomi, Polri bergerak cepat mengamankan sumber daya manusia (SDM) yang akan mengisi bonus demografi tersebut. Melalui program Polri Goes to Campus, Divisi Humas Polri menggandeng Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menggelar edukasi massal di Universitas Pelita Harapan (UPH), Tangerang, Kamis (16/7).
Kegiatan bertajuk "Kampus Sehat, Mahasiswa Hebat: Cegah Judi Online Bersama Polri, Komdigi dan Akademisi" ini difokuskan untuk memutus mata rantai judi online dan pinjaman online (pinjol) ilegal di kalangan mahasiswa.
"Polri tidak hanya berkomitmen melakukan penegakan hukum terhadap bandar judi online dan jaringan pinjol ilegal, tetapi juga mengedepankan langkah pencegahan. Kami ingin mahasiswa memiliki literasi digital dan keuangan yang kuat," tegas Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko.
Rektor UPH, Dr. (Hon.C.) Jonathan Limbong Parapak, menyambut baik sinergi yang telah terjalin sejak 2024 ini. UPH menegaskan komitmennya dalam menerapkan prinsip zero tolerance terhadap perjudian online, narkoba, maupun pelanggaran hukum lainnya.
Dalam seminar tersebut, Dirjen Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Irjen Pol. Dr. Alexander Sabar, membeberkan strategi taktis lewat patroli siber berbasis Artificial Intelligence (AI) dan pemblokiran rekening. Sementara itu, AKBP Reza Fahlevi dari Bareskrim Polri membongkar bagaimana judol dan pinjol ilegal kerap membentuk siklus utang berkepanjangan yang menjebak finansial generasi muda. Dari sisi psikologis, akademisi UPH Dr. Yusak Novanto mengingatkan bahwa candu judi digital dapat merusak kesehatan mental dan menghancurkan prestasi akademik.
Kedua pergerakan besar ini menjadi sinyal kuat bahwa Indonesia sedang bersiap secara menyeluruh. Di satu sisi, akselerasi ekonomi melalui sektor pariwisata terus dipacu demi kemakmuran nasional. Di sisi lain, ketahanan mental dan kecerdasan digital generasi muda diperkuat agar roda pembangunan tidak terhambat oleh patologi sosial digital. *Jel/red*
