Laporaninformasi.com (Jakarta) – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Semester I Tahun Anggaran 2026 tetap sehat dan terjaga. Performa positif ini berhasil dipertahankan di tengah tingginya ketidakpastian ekonomi global.
Hingga akhir Juni 2026, pendapatan negara mencatatkan pertumbuhan yang kokoh. Sektor penopang utama bersumber dari peningkatan realisasi penerimaan pajak, kepabeanan dan cukai, serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
“Secara keseluruhan, capaian semester I menunjukkan bahwa momentum penerimaan negara berada pada jalur yang positif,” ungkap Menteri Keuangan saat menghadiri rapat kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI di Jakarta, Selasa (7/7/2026).
Dari sisi pengeluaran, Menkeu memaparkan bahwa Belanja Pemerintah Pusat (BPP) hingga Semester I 2026 telah terealisasi sebesar Rp1.298,6 triliun. Angka ini mengalami lonjakan signifikan sebesar 29,4 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu.
Purbaya menjelaskan, akselerasi belanja negara tersebut difokuskan secara penuh untuk menstimulasi perekonomian dan mendukung berbagai program prioritas nasional, antara lain: Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), Penyaluran bantuan sosial (bansos), termasuk bantuan Iuran Jaminan Kesehatan untuk masyarakat tidak mampu, Penyaluran Kartu Sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH), Sektor pendidikan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah dan Pembayaran gaji aparatur sipil negara, termasuk THR dan Gaji ke-13.
“Peningkatan realisasi belanja pemerintah pusat pada tahun 2026 ini menjadi katalisator untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di semester pertama tahun 2026,” tambah Menkeu.
Sementara itu, instrumen Transfer ke Daerah (TKD) juga menunjukkan performa impresif dengan realisasi mencapai Rp357,4 triliun atau 51,6 persen dari total pagu anggaran. Capaian TKD ini sekaligus mencatatkan rekor realisasi tertinggi dalam lima tahun terakhir.
Lebih lanjut, Menkeu menegaskan bahwa kebijakan fiskal APBN tetap konsisten menjalankan fungsinya sebagai penahan benturan (shock absorber) demi memitigasi risiko global. Salah satu langkah konkretnya adalah dengan tetap mempertahankan harga BBM bersubsidi guna memproteksi daya beli masyarakat luas.
Di tengah masifnya penyaluran anggaran program prioritas, defisit APBN hingga akhir Juni 2026 tercatat sebesar Rp734,3 triliun. Menkeu memastikan besaran defisit tersebut masih berada dalam batas aman dan terkendali, yakni sebesar 2,85 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Menutup pemaparannya di hadapan parlemen, Menkeu berkomitmen untuk terus mengawal kesehatan fiskal, meningkatkan kualitas belanja (spending better), serta mengoptimalkan pendapatan negara tanpa menaikkan tarif pajak.
“APBN 2026 bekerja keras mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan mendukung agenda prioritas pembangunan nasional dengan tetap menjaga tata kelola keuangan yang sehat, kredibel, dan akuntabel,” pungkasnya. *Jel/red*
