Laporaninformasi.com (Jakarta) – Pemerintah secara resmi mengubah wajah kawasan transmigrasi di Indonesia secara fundamental. Program yang selama ini identik dengan perpindahan penduduk dan pembukaan lahan pertanian, kini bertransformasi menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang berorientasi pada investasi, industrialisasi, dan hilirisasi.
Menteri Transmigrasi, M. Iftitah Sulaiman Suryanagara, menegaskan bahwa era di mana transmigrasi hanya dipandang sebagai sektor pertanian konvensional telah berakhir. Menurutnya, kawasan transmigrasi masa kini dirancang untuk menopang ketahanan pangan sekaligus energi nasional.
"Pertanian tetap menjadi fondasi yang penting, tetapi kawasan transmigrasi hari ini juga harus menjadi rumah bagi investasi, industri, hilirisasi, dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru Indonesia," ujar Menteri Iftitah dalam keterangan resminya di Jakarta.
Kementerian Transmigrasi mencatat setiap daerah memiliki keunggulan komparatif yang siap dikembangkan. Pemerintah tidak lagi menyeragamkan potensi daerah, melainkan membaginya berdasarkan kekayaan alam spesifik: Samboja (Kutai Kartanegara): Difokuskan pada pengembangan potensi minyak dan gas bumi, Kalimantan Selatan, Aceh Besar, dan Aceh Barat Mengoptimalkan cadangan batu bara, Mamuju (Sulawesi Barat) Dikembangkan sebagai lumbung logam tanah jarang (rare earth elements) yang menjadi bahan baku vital industri teknologi modern dan Barelang (Kepulauan Riau) Didorong menjadi pusat industri baru melalui sinergi ketat bersama Pemerintah Kota Batam dan BP Batam.
Menteri Iftitah menambahkan, langkah taktis ini merupakan pengejawantahan dari arahan Presiden Prabowo Subianto. Kepala Negara menginstruksikan pembangunan ekonomi daerah harus bertumpu pada penciptaan lapangan kerja berkualitas melalui hilirisasi.
Lebih lanjut, paradigma baru ini otomatis mengubah alat ukur keberhasilan program transmigrasi. Pemerintah menegaskan bahwa kesuksesan tidak lagi dihitung dari kuantitas kepala keluarga (KK) yang dipindahkan.
"Keberhasilan transmigrasi harus diukur dari meningkatnya kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar dari bertambahnya jumlah penduduk yang berpindah," tegas Iftitah.
Untuk memuluskan target tersebut, pemerintah fokus membangun ekosistem yang memberikan kepastian hukum dan kemudahan bagi para investor.
Kementerian Transmigrasi kini gencar memperkuat kolaborasi lintas sektor—mulai dari pemerintah daerah, dunia usaha, hingga perguruan tinggi— guna menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) lokal yang kompeten agar mampu menyerap lapangan pekerjaan yang tercipta.
Melalui transformasi ini, kawasan transmigrasi optimistis dapat melompat menjadi mesin penggerak ekonomi baru yang mampu mempercepat pemerataan pembangunan dari Sabang sampai Merauke. *Jel/red*
