Laporaninformasi.com (Tanjungpinang) – Pendataan Sensus Ekonomi (SE) 2026 di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) resmi bergulir. Gubernur Kepri, H. Ansar Ahmad, menjadi responden perdana yang didata langsung oleh petugas lapangan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kepri di kediaman pribadinya di Tanjungpinang, Senin (15/6).
Kehadiran orang nomor satu di Kepri sebagai responden pertama ini didampingi langsung oleh Kepala BPS Provinsi Kepri, Toto Haryanto Silitonga, beserta jajaran. Momentum tersebut menandai dimulainya pelaksanaan pendataan ekonomi berskala nasional di seluruh wilayah Kepulauan Riau yang akan berlangsung hingga 31 Agustus 2026.
Sebagai bukti telah berpartisipasi, petugas BPS menempelkan stiker Sensus Ekonomi 2026 di area kediaman Gubernur Ansar.
Usai didata, Gubernur Ansar Ahmad mengimbau seluruh masyarakat dan pelaku usaha di Bumi Segantang Lada untuk menyambut baik kedatangan petugas dan menyukseskan agenda krusial ini.
"Saya mengajak seluruh masyarakat Kepulauan Riau untuk berpartisipasi aktif menyukseskan Sensus Ekonomi 2026. Terimalah petugas sensus yang datang dan berikan data yang benar, jujur, serta lengkap," ujar Ansar.
Ansar menegaskan, keakuratan data hasil sensus ini sangat penting sebagai kompas bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tepat sasaran.
Sementara itu, Kepala BPS Provinsi Kepri, Toto Haryanto Silitonga, menjelaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 dirancang untuk memperoleh gambaran utuh mengenai kondisi ekonomi masyarakat dan dunia usaha terkini. Melalui sensus ini, BPS akan memperbarui basis data dari direktori lama yang mencatat sekitar 197 ribu unit usaha di Kepri.
"Yang didata bukan hanya unit usaha besar, tetapi juga skala rumah tangga. Dari pimpinan tertinggi hingga masyarakat umum, seluruh pelaku ekonomi di Kepri akan menjadi bagian dari pendataan ini," jelas Toto.
Menariknya, SE 2026 kali ini bergerak adaptif mengikuti perkembangan zaman. Sasaran pendataan tidak lagi terbatas pada sektor manufaktur, UMKM, atau pedagang keliling konvensional, melainkan juga menyisir para pelaku ekonomi digital.
"Termasuk masyarakat yang berusaha dari rumah, hingga pelaku usaha digital seperti pembuat konten (content creator) di TikTok dan platform lainnya yang menghasilkan pendapatan, itu semua masuk cakupan pendataan," tambahnya.
Guna memastikan data yang dikumpulkan akurat dan minim eror, BPS Kepri menerapkan sejumlah inovasi digital dalam operasionalnya di lapangan. Salah satunya adalah penggunaan aplikasi berbasis digital bernama FASIH yang diintegrasikan dengan dashboard monitoring.
"Melalui aplikasi FASIH, seluruh data yang dikumpulkan petugas dapat dipantau secara langsung (real-time). Kami bisa melihat capaian target sekaligus memantau kualitas data yang masuk dari lapangan," kata Toto.
Selain teknologi, BPS Kepri juga menguatkan lini pengawasan internal lewat program inovatif SPSS (Satu Pegawai Satu SLS/Satuan Lingkungan Setempat). Lewat skema ini, setiap pegawai organik BPS diberikan tanggung jawab penuh untuk mengawal, memantau, dan mendampingi proses pendataan di satu wilayah SLS.
"Beban pekerjaan tidak hanya berada pada petugas mitra di lapangan, tetapi menjadi tanggung jawab seluruh pegawai BPS untuk memastikan proses pendataan berjalan sesuai target," pungkas Toto. *Jel/red*
