Laporaninformasi.com (Jakarta) – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menegaskan bahwa sektor pertanahan memegang peranan krusial dalam menyukseskan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Lahan dan tanah menjadi modal dasar utama bagi target kemandirian bangsa.
Hal tersebut diungkapkan Wamen Ossy saat memberikan paparan dalam kegiatan Akademi Politik yang diselenggarakan oleh Ikatan Mahasiswa Muhammasiswa (IMM) Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Sabtu (13/6/2026).
“Seperti halnya poin mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Semua program tersebut membutuhkan lahan dan tanah. Di situlah peran Kementerian ATR/BPN akan mendorong program Asta Cita terlaksana,” ujar Ossy.
Dalam forum bertajuk “Asta Cita sebagai Kompas Peradaban: Meneguhkan Kepemimpinan Bangsa yang Tangguh, Berdaulat, dan Berkemajuan” tersebut, Ossy memaparkan potret tata ruang daratan Indonesia yang mencapai 189 juta hektare.
Dari total daratan itu, mayoritas atau sekitar 118,1 juta hektare (62,5 persen) merupakan kawasan hutan di bawah otoritas Kementerian Kehutanan. Sementara sanya, yaitu Areal Penggunaan Lain (APL) seluas 70,1 juta hektare, berada di bawah kewenangan Kementerian ATR/BPN.
“Hingga saat ini sekitar 79,5 persen area yang menjadi kewenangan ATR/BPN telah terpetakan,” jelasnya.
Kementerian ATR/BPN kini tengah memprioritaskan penyelesaian pemetaan terhadap 20,5 persen bidang tanah yang tersisa. Fokus utama pemetaan akhir ini menyasar wilayah-wilayah perbatasan negara serta kawasan darat yang berbatasan langsung dengan kawasan hutan. Rampungnya target ini akan memberi pemerintah basis data pertanahan yang 100 persen terintegrasi.
Lebih lanjut, Ossy menjelaskan bahwa pemetaan yang masif ini merupakan fondasi utama bagi Kebijakan Satu Peta (One Map Policy). Integrasi basis data tunggal dinilai menjadi solusi konkret untuk memutus mata rantai konflik agraria yang kerap terjadi di lapangan akibat tumpang tindih lahan.
Ia mengakui, tidak selarasnya data antarlembaga selama ini kerap memicu ruang abu-abu yang merugikan masyarakat maupun negara.
"Beberapa permasalahan yang terjadi saat ini merupakan akibat belum adanya kesatuan database yang kita miliki, baik di kawasan hutan dan kawasan APL. Karena itu, kami terus mendorong pemanfaatan teknologi agar seluruh lembaga menggunakan satu basis data yang sama sehingga tumpang tindih dan konflik dapat ditekan semaksimal mungkin," pungkas Ossy di hadapan para mahasiswa peserta Akademi Politik. *Jel/red*
