Laporaninformasi.com (Jakarta) – Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera (Satgas PRR) terus memacu proses pemulihan permanen di wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Langkah ini diambil setelah layanan dasar kembali berfungsi secara normal dan masa tanggap darurat resmi terlewati.
Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menyatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi sebesar Rp100,1 triliun untuk periode 2026–2028. Anggaran besar tersebut dialokasikan untuk mempercepat pemulihan berbagai sektor terdampak, mulai dari infrastruktur dasar, perumahan, pendidikan, kesehatan, hingga penguatan ekonomi masyarakat.
Berdasarkan Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera 2026–2028, kebutuhan anggaran tersebut akan direalisasikan bertahap, yakni Rp38,9 triliun pada 2026, Rp32,9 triliun pada 2027, dan Rp28,2 triliun pada 2028. Program pemulihan permanen ini melibatkan 33 kementerian dan lembaga sebagai pelaksana utama maupun pendukung.
Hingga laporan perkembangan realisasi per 17 Juni 2026, sebanyak lima kementerian dan lembaga telah menerima pagu anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi, yakni Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, dan Badan Pusat Statistik (BPS). Sementara instansi lainnya masih menjalani proses evaluasi di Kementerian Keuangan.
“Ada lima yang sudah dicairkan, artinya sudah ditransfer. Yang lainnya sedang berproses di Kementerian Keuangan. Mudah-mudahan kita secepatnya. Kami mohon dukungan dari tim pengarah dan Menteri Keuangan untuk mempercepat proses pengajuan tersebut. Kalau sudah ditransfer, maka speed-nya akan kencang sekali,” ujar Tito usai Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Tim Pengarah Satgas PRR di Kompleks Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
Sembari menunggu seluruh proses penganggaran kementerian/lembaga rampung, Satgas PRR mendorong pemerintah daerah untuk mengoptimalkan tambahan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp10,6 triliun. Dana stimulan dari pemerintah pusat ini sudah disalurkan ke daerah terdampak sejak awal Mei 2026.
Dukungan fiskal tersebut terbagi atas Rp1,6 triliun untuk Aceh, Rp6,3 triliun untuk Sumatera Utara, dan Rp2,6 triliun untuk Sumatera Barat. Dana ini diharapkan segera digunakan untuk mendanai kebutuhan prioritas masyarakat, termasuk perbaikan layanan publik.
“Daerah-daerah saya dorong untuk bisa segera bergerak menggunakan TKD masing-masing. Kemudian yang kedua, dari kementerian dan lembaga yang anggarannya sudah cair seperti PU, kita minta untuk speed-nya lebih kencang lagi,” tegas Tito.
Di sisi lain, pemulihan pascabencana ini juga diperkuat oleh semangat gotong royong antardaerah melalui skema hibah. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama sejumlah kabupaten/kota telah menyalurkan bantuan keuangan untuk daerah terdampak di Aceh. Langkah serupa dilakukan pemerintah daerah di Sumatera Barat yang memberikan dukungan pembiayaan bagi wilayah dengan dampak paling berat.
Tito menegaskan bahwa percepatan pemulihan membutuhkan komitmen dan kerja bersama di lapangan agar manfaat nyata dari anggaran yang dikucurkan dapat segera dirasakan oleh seluruh masyarakat terdampak. *Jel/red*
