Laporaninfomasi.com (Jakarta) – Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni resmi meluncurkan Decision Support System (DSS) Jaga Rimba di Kantor Kementerian Kehutanan, Rabu (17/6/2026). Langkah strategis ini diambil guna merombak budaya kerja birokrasi melalui penguatan transformasi digital dan pengintegrasian data di sektor kehutanan.
Sistem baru ini dirancang sebagai instrumen utama dalam mewujudkan tata kelola kehutanan yang modern, transparan, dan akuntabel. Melalui integrasi data lintas unit kerja dan pemanfaatan informasi geospasial, DSS Jaga Rimba diharapkan mampu mengoptimalkan pengawasan kawasan hutan secara lebih efektif.
Langkah ini juga selaras dengan arah pembangunan nasional yang tertuang dalam Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2025–2029 terkait efektivitas pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
"DSS Jaga Rimba ini ide sederhana, namun saya kira memiliki urgensi historis yang akan memperbaiki kinerja kita," ujar Menhut Raja Juli Antoni saat memberikan sambutan.
Menhut mengungkapkan, sejak awal menjabat, ia melihat perlunya perbaikan dalam aspek kekompakan kerja antara unit kerja Eselon I dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lapangan. Kehadiran DSS Jaga Rimba diharapkan dapat mengikis ego sektoral dan mendorong terwujudnya kebijakan satu peta (One Map Policy) Kehutanan.
"Cara bekerja kita tidak boleh lagi sektoral. Dirjen-Dirjen ini tidak boleh menjadi raja sendiri yang punya komando kepada UPT-nya sendiri saja, tapi harus ngobrol dengan Dirjen-Dirjen yang lain," tegas Raja Antoni.
Sebagai kementerian yang mengelola lebih dari 120 juta hektar kawasan hutan, Kementerian Kehutanan menghadapi tantangan yang kompleks. Saat ini, DSS Jaga Rimba telah didukung oleh 82 Informasi Geospasial Tematik (IGT) yang diproduksi oleh 24 unit kerja Eselon II, serta mencakup 123 aturan hubungan (Rules and Relations).
Integrasi skala besar ini memungkinkan pimpinan melakukan analisis komprehensif, mulai dari memantau efektivitas rehabilitasi hutan hingga mendukung target penurunan emisi melalui program FOLU Net Sink 2030.
Keunggulan lain dari DSS Jaga Rimba adalah tersedianya sistem peringatan dini (Early Warning System). Fitur ini akan memberikan notifikasi otomatis jika mendeteksi potensi tumpang tindih perizinan, permohonan lahan yang saling beririsan, atau kemunculan titik api (hotspot) kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
“Semua sudah terintegrasi. Jadi semua peta, semua perizinan, insyaallah akan bisa kita pantau pakai satu aplikasi. Harapan saya, kita bisa berikan kemudahan bagi pihak luar untuk berusaha dengan nyaman, investasi masuk lebih terukur, dan waktu perizinan bisa kita sederhanakan,” tutur Raja Antoni.
Peluncuran sistem ini mendapat sambutan positif dari parlemen. Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Panggah Susanto, yang turut hadir dalam acara tersebut, mengapresiasi langkah inovatif Kementerian Kehutanan. Menurutnya, penguatan tata kelola berbasis data merupakan kebutuhan mutlak yang tidak bisa ditawar lagi.
"Sistem ini diharapkan mampu mengintegrasikan berbagai data kehutanan yang selama ini tersebar pada berbagai unit kerja, sehingga pimpinan dapat memperoleh gambaran yang lebih utuh dalam merumuskan kebijakan," kata Panggah.
Ia juga berharap agar pengembangan sistem DSS Jaga Rimba terus disempurnakan secara berkelanjutan seiring dengan perkembangan teknologi ke depan.
Acara peluncuran tersebut turut dihadiri oleh Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki serta jajaran pejabat teras di lingkungan Kementerian Kehutanan. *Jel/red*
