Laporaninformasi.com (Jakarta) — Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) bersama Pemerintah resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun Anggaran 2027 menjadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna yang digelar di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (29/9/2026).
Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara yang mewakili pemerintah menegaskan bahwa APBN 2027 dirancang agar tetap ekspansif, kolaboratif, terarah, dan terukur. Langkah ini diambil untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat di tengah dinamika global, tanpa mengorbankan keberlanjutan fiskal.
"Fiskal harus hadir untuk menjaga momentum pertumbuhan, melindungi masyarakat dengan tetap menjaga kredibilitasnya. Kebijakan fiskal 2027 dirancang tetap ekspansif secara kolaboratif, terarah, dan terukur, dengan defisit sebesar 2,4 persen terhadap PDB," ujar Menkeu Suahasil usai pengesahan.
Berdasarkan postur APBN 2027 yang disahkan, pendapatan negara diperkirakan mencapai Rp3.435,1 triliun. Sementara itu, belanja negara dipatok sebesar Rp4.106,3 triliun, dan pembiayaan anggaran ditetapkan sebesar Rp671,2 triliun yang akan dieksekusi secara inovatif dan terukur.
Arsitektur APBN 2027 difokuskan untuk mengakselerasi pembangunan melalui delapan klaster Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN), yakni: Kedaulatan pangan, Kemandirian energi, dan air Pendidikan, Kesehatan, Hilirisasi dan industrialisasi, Infrastruktur, perumahan, dan ketahanan bencana, Ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa dan Penurunan kemiskinan.
Selain delapan klaster utama tersebut, anggaran juga dialokasikan untuk program pendukung seperti pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, digitalisasi, serta diplomasi ekonomi.
Sebagai representasi kehadiran negara dalam setiap denyut kehidupan masyarakat, Pemerintah dan DPR sepakat menggelontorkan alokasi anggaran yang masif pada sektor-sektor krusial. Anggaran pendidikan dialokasikan sebesar Rp824 triliun, anggaran perlindungan sosial sebesar Rp539,7 triliun, serta anggaran ketahanan pangan mencapai Rp195,3 triliun.
"Angka-angka ini bukan sekadar target fiskal. Di baliknya terdapat tanggung jawab pemerintah untuk menjaga momentum pembangunan, sekaligus memastikan setiap rupiah dikelola secara hati-hati dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat Indonesia," tegas Suahasil.
Pemerintah turut menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPR RI atas proses pembahasan yang dinamis dan konstruktif. Diskusi mendalam antara legislatif dan eksekutif dinilai berhasil menghasilkan arsitektur APBN 2027 yang semakin matang dan akuntabel.
Dengan fondasi fiskal yang sehat, kredibel, dan berkelanjutan, Pemerintah optimis APBN 2027 mampu menjadi instrumen andalan dalam meredam ketidakpastian, menjaga stabilitas ekonomi nasional, serta mengakselerasi kesejahteraan rakyat Indonesia secara merata. *Jel/red*
