Laporaninformasi.com (Batam) — Pemerintah Kota (Pemko) Batam memastikan pelayanan kesehatan di Puskesmas Sungai Pelunggut, Kecamatan Sagulung, tetap berjalan normal bagi masyarakat. Meskipun belum beroperasi selama 24 jam penuh, fasilitas kesehatan tersebut kini telah memiliki Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Puskesmas dan siap melayani, khususnya untuk penanganan kasus kegawatdaruratan (emergency).
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Batam, Rudi Panjaitan, menjelaskan bahwa keterbatasan jam operasional ini disebabkan oleh masih terbatasnya jumlah sumber daya manusia (SDM) kesehatan yang tersedia di lokasi tersebut.
“Puskesmas sudah ada Plt Kepala Puskesmas dan pelayanan sudah berjalan, terutama untuk kasus emergency. Namun, memang belum 24 jam karena petugas atau sumber daya kesehatannya sesuai dengan objek layanan kesehatan masih belum tersedia sepenuhnya,” ujar Rudi, Senin (28/9/2026).
Rudi mengungkapkan, kendala ketersediaan tenaga kesehatan ini berkaitan erat dengan proses penyesuaian penugasan pegawai, yang meliputi mekanisme mutasi dan rotasi internal.
Selain faktor SDM, tantangan lain yang dihadapi adalah adanya perubahan ketentuan serta petunjuk teknis (juknis) terbaru dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Regulasi tersebut mengatur tentang penataan dan penugasan SDM kesehatan, yang diterbitkan tepat setelah proses pembangunan Puskesmas Sungai Pelunggut rampung.
“Ketika Puskesmas sudah selesai, ada beberapa perubahan peraturan dan juknis dari Kementerian Kesehatan terkait Puskesmas. Karena itu, perlu dilakukan penyesuaian di daerah agar pelaksanaannya sesuai dengan aturan yang baru,” tambahnya.
Meski demikian, Rudi menegaskan bahwa Pemko Batam berkomitmen penuh untuk terus memenuhi kebutuhan operasional dan penambahan tenaga kesehatan secara bertahap. Langkah ini diambil agar seluruh fasilitas layanan kesehatan di Batam, termasuk Puskesmas Sungai Pelunggut, dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat sesuai dengan standar ketentuan yang berlaku.
"Pelayanan kesehatan telah berjalan, khususnya untuk penanganan kasus kegawatdaruratan, sembari pemerintah menyelesaikan pemenuhan sumber daya manusia dan penyesuaian terhadap regulasi terbaru," pungkasnya. *Jel/red*
