Laporaninformasi.com (Jakarta) -- Pemerintah terus berkomitmen memperkuat kualitas dan kesehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui pengelolaan fiskal yang efisien, terukur, dan tetap memprioritaskan program nasional.
Hal tersebut ditegaskan oleh Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara dalam forum UBS Indonesia Macro Tour di Jakarta, Senin (31/8/2026).
Suahasil memaparkan, Rancangan APBN (RAPBN) 2027 yang telah diserahkan kepada DPR RI pada 14 Agustus 2026 menargetkan belanja negara sebesar Rp4.097,2 triliun, atau tumbuh 3,9 persen dibandingkan outlook tahun 2026. Fokus pengalokasian belanja meliputi perlindungan sosial, operasional pemerintahan, belanja pegawai, serta transfer ke daerah.
"Di sinilah kami terus bekerja pada efisiensi dan juga menjaga prioritas," kata Suahasil.
Dari sisi penerimaan, pemerintah memproyeksikan pendapatan negara tumbuh 6,8 persen, dengan penerimaan perpajakan ditargetkan melonjak hingga 12,1 persen dibanding outlook 2026. Target ini dipasang seiring dengan optimisme pertumbuhan ekonomi nasional yang diproyeksikan mencapai 6 persen.
Untuk menopang target perpajakan tersebut, pemerintah mengandalkan otomatisasi administrasi lewat sistem Coretax serta perluasan basis pajak melalui hilirisasi industri dan ekstraksi mineral.
Melalui strategi efisiensi belanja dan optimalisasi penerimaan ini, pemerintah mematok batas defisit APBN 2027 pada level 2,4 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) guna memastikan keberlanjutan dan kesehatan fiskal jangka panjang. *Red*
