Laporaninformasi.com (Jakarta) — Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mendukung penuh langkah Kementerian Sosial (Kemensos) meluncurkan Gerakan Nasional Peduli Tetangga. Inisiatif tersebut mengajak peran aktif masyarakat untuk menjadi Agen Perlindungan Sosial (Perlinsos) guna mempercepat pemutakhiran data penerima bantuan sosial (bansos).
Apresiasi tersebut disampaikan Wakil Ketua Komite III DPD RI, Ahmad Syauqi Soeratno, saat Rapat Kerja bersama Kemensos dan Badan Pusat Statistik (BPS) RI di Ruang Rapat Sriwijaya DPD RI, Jakarta, Senin (14/9/2026). Syauqi meminta Kemensos segera menyusun lini masa (timeline) kerja serta memperjelas pembagian peran lintas pemerintah daerah.
"Kami mendukung konsepsi Gerakan Nasional Peduli Tetangga. Namun mohon dibuatkan timeline dan kejelasan peran, baik apa yang harus kami, gubernur, hingga bupati dan wali kota lakukan agar ada kepastian saat warga bertanya," kata Syauqi.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan bahwa digitalisasi bansos bertujuan agar pendataan semakin akurat dan penyaluran bantuan tepat sasaran. Kehadiran Agen Perlinsos dinilai vital untuk mendampingi warga miskin yang belum terdaftar namun terkendala fasilitas telepon pintar maupun literasi digital.
“Tugasnya hanya membantu sebagai relawan, tidak menentukan seseorang bisa dapat bansos atau tidak, sebab yang akan menentukan dapat tidaknya itu adalah sistem. Sistem ini sudah terhubung dengan DTSEN,” tegas Gus Ipul.
Masyarakat yang ingin berpartisipasi menjadi relawan dapat mendaftar langsung melalui laman resmi agent-perlinsos.kemensos.go.id.
Sementara itu, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti memaparkan bahwa integrasi tiga data besar menjadi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) merupakan terobosan atas arahan langsung Presiden Prabowo Subianto. DTSEN bakal menjadi rujukan tunggal berbasis by name by address (BNBA) untuk menanggulangi tumpang tindih data antar-kementerian/lembaga.
Selain membahas skema pemutakhiran data bansos, rapat kerja tersebut juga menyepakati sejumlah langkah strategis terkait penguatan program Sekolah Rakyat yang melibatkan Kemensos, BPS, dan Komite III DPD RI. *Jel/red*
