Laporaninformasi.com (Jakarta) — Pemerintah terus mempercepat pengembangan ekosistem ekonomi syariah sebagai pilar utama mewujudkan pembangunan ekonomi nasional yang inklusif dan berkeadilan sosial. Langkah ini dilakukan melalui perluasan akses pembiayaan, inklusi keuangan, percepatan industri halal, hingga optimalisasi potensi keuangan sosial Islam.
Komitmen tersebut ditegaskan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat membuka Simposium Sumbangan Ekonomi Pancasila, Ekonomi Islam, dan Ekonomi Konvensional: Menuju Pembangunan Indonesia yang Berkeadilan Sosial di Jakarta, Selasa (8/9/2026).
Airlangga menekankan pentingnya prinsip keadilan dalam setiap arah kebijakan pembangunan ekonomi nasional. Menurutnya, manfaat pertumbuhan ekonomi harus dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.
“Kalau kita lihat dari keadilan, yang sebagai prinsip utama seperti yang ada dalam Surat An-Nahl ayat 90, yang mengatakan ‘sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan’, dan ini kebijakan ekonomi kita, pembangunan harus memberikan manfaat yang adil bagi seluruh masyarakat, bukan hanya kelompok tertentu,” ujar Menko Airlangga dalam keterangannya.
Di tengah ketidakpastian ekonomi global, perekonomian nasional tercatat tetap kokoh. Pada Semester I-2026, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,45 persen, didukung oleh realisasi investasi yang menembus Rp1.010,6 triliun atau tumbuh 7,2 persen secara tahunan (year-on-year).
Meski demikian, Airlangga menyoroti masih besarnya ketimpangan antara literasi dan inklusi keuangan syariah di Indonesia. Saat ini, tingkat inklusi keuangan konvensional telah mencapai 93,53 persen. Sementara itu, tingkat literasi keuangan syariah sudah mencapai lebih dari 43,07 persen, namun inklusi keuangan syariahnya masih berada di kisaran 13 persen.
"Kondisi tersebut menunjukkan adanya peluang besar untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan syariah, terutama di perdesaan, sektor pertanian, dan UMKM," jelas Airlangga yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Penasihat Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI).
Untuk memperkecil celah tersebut, Pemerintah mendorong kepemilikan rekening perbankan masyarakat yang diintegrasikan dengan penyaluran bantuan sosial (bansos) serta perluasan sistem pembayaran digital. Di sektor pembiayaan usaha, pemerintah memacu optimalisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah dan penguatan peran perbankan syariah pada sektor-sektor produktif.
Selain itu, potensi instrumen keuangan sosial Islam—seperti Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF)—akan dioptimalkan melalui integrasi dan konsolidasi antarlembaga. Airlangga menunjuk Provinsi Aceh sebagai contoh sukses sinergi ekosistem keuangan syariah, di mana perbankan, lembaga keuangan nonbank, dan Baitul Mal dapat saling terintegrasi.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Agama sekaligus Ketua Umum IAEI, Nasaruddin Umar, menyampaikan bahwa keberhasilan penguatan ekonomi umat bergantung pada peningkatan kesadaran beragama yang berorientasi pada pemberdayaan ekonomi.
“Oleh karena itu, dengan simposium ini nanti kita berharap menemukan cara-cara terbaik untuk menciptakan kesadaran warga masyarakat, terutama umat Islam, untuk memberdayakan ekonomi umat sendiri melalui peningkatan kesadaran syariahnya,” kata Nasaruddin.
Ia menambahkan, penguatan kesadaran membayar zakat, infak, sedekah, jariah, hibah, hingga wasiat akan menjadi instrumen penting yang berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat luas.
Acara simposium tersebut turut dihadiri oleh jajaran pejabat Kemenko Perekonomian serta para pakar dan akademisi ekonomi syariah, di antaranya Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso, Deputi Ferry Irawan, Plt. Deputi Dida Gardera, Ketua Harian IAEI Muhammad Syakir Sula, Wakil Ketua Umum IAEI Didin S. Damanhuri, serta jajaran pakar seperti Hendri Tanjung, Hendri Saparini, Euis Amalia, dan Bambang Juanda. *Jel/red*
