Laporaninformasi.com (Tannjungpinang) — Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mempercepat langkah penyediaan hunian layak bagi masyarakat di wilayah Kepri. Gubernur Kepri Ansar Ahmad memimpin langsung Rapat Koordinasi Kredit Perumahan di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Senin (24/8/2026), untuk menindaklanjuti program nasional penyediaan tiga juta rumah yang diusung dalam Asta Cita Presiden.
Program ini diprioritaskan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), tenaga paruh waktu, hingga Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang belum memiliki rumah pribadi.
Gubernur Ansar menegaskan bahwa percepatan program perumahan ini membutuhkan kolaborasi lintas sektor antara pemerintah daerah, perbankan, dan pihak pengembang.
"Hari ini kita mendengar sosialisasi tentang program perumahan sesuai dengan program Asta Cita Bapak Presiden, yaitu tiga juta rumah. Pemerintah pusat memberikan berbagai kemudahan, terutama keringanan tingkat bunga dan perpanjangan masa pembayaran cicilan melalui bank," ujar Ansar.
Sebagai langkah konkret, Pemprov Kepri siap memfasilitasi kebutuhan dasar proyek tersebut, salah satunya lewat penyiapan lahan di kabupaten dan kota.
"Saya yakin di semua kabupaten/kota banyak sekali kebutuhan tentang itu. Ini akan mudah kita wujudkan jika kita ikut berperan aktif, salah satunya dengan ikut menyediakan lahan buat mereka," tegasnya.
Dalam rakor tersebut, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) menjadi mitra utama Pemprov Kepri dalam memfasilitasi pembiayaan dan subsidi perumahan.
Direktur Commercial Banking BTN, Hirwandi Gafar, mengungkapkan bahwa kunci utama kelancaran program ini terletak pada ketersediaan data calon penerima yang akurat.
"Kalau kita sudah memiliki data itu, kita tahu siapa dan di mana orang-orang yang membutuhkan rumah," kata Hirwandi.
Dengan validasi data yang presisi, pembangunan unit oleh pengembang dapat disesuaikan langsung dengan lokasi kerja serta kemampuan finansial para pegawai maupun masyarakat.
Untuk mengakses fasilitas rumah subsidi ini, calon penerima wajib memenuhi sejumlah persyaratan utama, di antaranya: Belum pernah memiliki rumah pribadi, Belum pernah menerima bantuan subsidi perumahan dari pemerintah dan Memenuhi batasan penghasilan bulanan serta batas maksimal harga rumah yang ditetapkan pemerintah.
Gubernur Ansar menginstruksikan seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Kepri untuk segera bergerak menyusun pendataan agar program penyediaan hunian terjangkau ini dapat segera dirasakan manfaatnya oleh para pegawai dan masyarakat Kepri. *Jel/red*
