Laporaninformasi.com (Jayapura) — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meninjau langsung pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kampung Mosso, Kecamatan Muara Tami, Kota Jayapura, Papua, Minggu (21/6/2026). Kunjungan kerja ke wilayah perbatasan ini dilakukan guna memastikan program perumahan rakyat yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto berjalan akseleratif di wilayah Indonesia Timur.
Dalam agenda tersebut, Mendagri secara simbolis meluncurkan proyek renovasi masif yang menyasar puluhan ribu hunian tidak layak di Bumi Cendrawasih.
"Jadi hari ini kita datang ke titik ini, simbol sebetulnya, simbol untuk melaunching kegiatan renovasi atau bedah rumah sebanyak 22.379 rumah di seluruh wilayah Tanah Papua, dan khusus Provinsi Papua sebanyak 4.500 rumah," ujar Tito Karnavian.
Mendagri menjelaskan, program perumahan rakyat ini merupakan bentuk keberpihakan dan kepedulian nyata dari Presiden Prabowo terhadap masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah. Atas dasar itu, ia menyerukan kepada seluruh kepala daerah untuk mendukung penuh eksekusi program tersebut agar manfaatnya meluas dengan cepat.
Di Kampung Mosso, Mendagri bersama Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti berdialog langsung dengan dua warga penerima manfaat, Jems Nufri dan Sem Nota Foa. Saat meninjau langsung kondisi fisik rumah mereka yang mengalami kerusakan berat—mulai dari dinding lapuk, fondasi ringkih, hingga atap bocor—Mendagri menegaskan komitmen pemerintah bahwa intervensi ini tepat sasaran.
Tito memaparkan fakta krusial mengenai potret hunian di daerah. Menurutnya, tingginya angka rumah tidak layak huni (RTLH) di wilayah Tanah Papua menjadi alasan utama mengapa pemerintah pusat harus turun tangan secara agresif.
"Kalau dihitung persentase yang selalu tertinggi di Papua Raya, satu dari tiga orang memiliki rumah yang tidak layak, 30 persen. Dan itu tidak akan mungkin diselesaikan oleh APBD karena APBD sudah fokusnya pada pendidikan, kesehatan, jalan, belanja pegawai," sambung Mendagri.
Mantan Kapolri tersebut menilai, keterlibatan langsung pemerintah pusat melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menjadi langkah strategis yang memotong kebuntuan anggaran di daerah.
"Itu sangat lompatan yang belum pernah ada sebelumnya, belum pernah. Sudah, mari kepala daerah untuk dukung penuh," tandasnya.
Turut mendampingi Mendagri dalam peninjauan tersebut antara lain Gubernur Papua Mathius D. Fakhiri, Wali Kota Jayapura Abisai Rollo, serta sejumlah pejabat teras terkait lainnya. *Jel/red*
