Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

Iklan

Indeks Berita

Tag Terpopuler

Kemnaker Siapkan Pelatihan Vokasi Bagi 270 Ribu Peserta, Termasuk Disabilitas dan Wilayah 3T

Selasa | Juli 28, 2026 WIB Last Updated 2026-07-28T03:01:20Z
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli saat membuka Pekan Olahraga dalam rangka HUT ke-79 Kemnaker di Jakarta, Senin (27/7/2026). Foto: Kemnaker

Laporaninformasi.com (Jakarta) — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menjadikan momentum Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 sebagai pijakan utama dalam mempercepat transformasi sektor ketenagakerjaan nasional. Langkah ini ditempuh melalui penguatan program vokasi massal serta penerapan Green Office sebagai fondasi birokrasi yang modern dan berkelanjutan.


Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli saat membuka Pekan Olahraga dalam rangka HUT ke-79 Kemnaker di Jakarta, Senin (27/7/2026).


Menaker menegaskan, penguatan sektor vokasi terus diakselerasi melalui berbagai program strategis untuk menekan angka ketidaksesuaian kompetensi (mismatch) antara lulusan pendidikan dan kebutuhan industri. Salah satu fokus utamanya adalah optimalisasi Program Magang Nasional (MagangHub).


"Program MagangHub pada 2026 ini kami targetkan menjangkau 150 ribu peserta. Program ini dirancang untuk mendekatkan pencari kerja dengan industri. Peserta tidak hanya memperoleh pengalaman kerja dan sertifikat kompetensi, tetapi juga mendapatkan uang saku," tegas Yassierli.


Ia mengklaim, skema MagangHub telah mendapat perhatian positif dari berbagai mitra internasional sebagai contoh praktik baik (best practice) dalam menghubungkan dunia pendidikan dengan pasar kerja.


Selain pemagangan, Kemnaker juga mematok target 270 ribu peserta untuk mengikuti Program Pelatihan Vokasi Nasional (PVN) sepanjang tahun 2026. Pelaksanaan program ini dipastikan berjalan transparan dan inklusif, termasuk memberikan akses setara bagi kelompok disabilitas serta masyarakat di wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T).


Di sisi internal, Yassierli mendorong perbaikan tata kelola birokrasi melalui implementasi Green Office. Kebijakan ini mencakup efisiensi energi, pengurangan penggunaan plastik sekali pakai, hingga transisi penggunaan energi terbarukan lewat pemasangan panel surya di lingkungan kantor Kemnaker.


Sebagai bentuk akuntabilitas publik, penerapan standar Green Office tersebut akan didukung dengan penyusunan Sustainability Report (Laporan Keberlanjutan) secara berkala.


"Transformasi ketenagakerjaan harus berjalan seiring dengan transformasi birokrasi. Kami ingin membangun ekosistem kerja yang tidak hanya produktif dan adaptif terhadap perubahan, tetapi juga ramah lingkungan dan berkelanjutan," pungkasnya. *Jel/red*

- advertisement -

×
Berita Terbaru Update