Laporaninformasi.com (Batam) – Pemerintah Kota (Pemko) Batam bergerak cepat membentengi sistem layanan publik digitalnya dari potensi ancaman serangan siber yang terus meningkat. Langkah serius ini ditandai dengan dibukanya Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Keamanan Informasi dan Jaringan Komunikasi Sandi di Kantor Wali Kota Batam, Batam Centre, Rabu (29/7/2026).
Acara yang diinisiasi Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Batam ini menghadirkan langsung dua pakar dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), yakni Ridwan Imam Syarif dan Yurliansyah Hirma Fajar. Forum ini mengumpulkan seluruh pengelola teknologi informasi (IT) serta penanggung jawab sistem dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Kota Batam.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam, Firmansyah, menegaskan bahwa percepatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menuju digital government wajib diimbangi dengan penguatan pertahanan siber yang tangguh.
“Keamanan informasi bukan lagi sekadar urusan teknis, melainkan fondasi utama dalam mewujudkan pelayanan publik yang andal dan terpercaya,” ujar Firmansyah saat memberikan arahan.
Guna mengamankan data dan aset digital Pemko Batam, Firmansyah menginstruksikan seluruh instansi untuk memegang teguh tiga pilar utama keamanan informasi atau CIA Triad, yakni kerahasiaan (confidentiality), integritas (integrity), dan ketersediaan (availability).
Tiga pilar ini menjadi kunci utama untuk mencegah kebocoran data dari akses tak sah, menjaga keutuhan data pemerintah, serta menjamin ketersediaan layanan digital saat diakses oleh masyarakat.
Tak hanya sektor teknis, Sekda juga menyoroti pentingnya membangun budaya sadar keamanan siber (security awareness) bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN). Faktor kelalaian manusia, seperti kecerobohan pengelolaan akun hingga ancaman penipuan digital (phishing), dinilai masih menjadi celah krusial.
"Keamanan siber ini bukan hanya tugas Diskominfo, tetapi tanggung jawab bersama. Saya minta seluruh perangkat daerah segera menyusun dan mengeksekusi rencana tindak lanjut yang konkret," tegasnya.
Sementara itu, Kepala Diskominfo Kota Batam, Rudi Panjaitan, mengungkapkan bahwa pesatnya arus transformasi digital berbanding lurus dengan tingginya risiko kejahatan siber dan kebocoran data.
Lewat Bidang Pengelolaan Informasi Publik, Informatika, dan Persandian, rakor ini difokuskan untuk mengukur peta ketahanan siber daerah sekaligus menyelaraskan standar keamanan di tiap-tiap unit kerja.
"Rakor ini menjadi ajang evaluasi mendasar. Kami ingin memastikan seluruh perangkat daerah memiliki standar dan persepsi yang sama, sehingga transformasi pemerintahan digital di Kota Batam dapat berjalan aman, efisien, dan berkelanjutan," pungkas Rudi. *Jel/red*
