Laporaninformasi.com (Jakarta) – Di balik kemegahan upacara kenegaraan menyambut Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (6/7/2026), sebuah agenda strategis bagi masa depan energi kedua negara tengah dimatangkan. Indonesia dan Singapura selangkah lebih dekat untuk merealisasikan proyek raksasa ekspor listrik hijau lintas batas.
Dari total 26 kesepakatan baru yang ditandatangani, rencana pasokan listrik bersih dari tanah air ke Negeri Singa menjadi salah satu pembahasan utama. Kendati demikian, megaproyek ini masih menyisakan satu ganjalan krusial yang belum tuntas, yakni kesepakatan harga jual-beli listrik yang adil bagi kedua belah pihak.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menjelaskan bahwa pembahasan dalam pertemuan bilateral tersebut merupakan kelanjutan dari komitmen sektor energi yang telah dirintis sejak tahun lalu.
Menurut Bahlil, cetak biru kerja sama ini tidak berdiri sendiri, melainkan mencakup tiga pilar utama yang saling terikat dalam satu kesatuan ekspor energi bersih.
"Tadi kita membahas menyangkut dengan listrik. Dari satu tahun lalu kan kita sudah melakukan penandatanganan MoU. Ada tiga MoU kita. Satu adalah ekspor listrik ke Singapura, listrik hijau; kedua kawasan industri hijau; dan yang ketiga adalah untuk carbon capture storage atau CCS-nya," ujar Bahlil usai mendampingi pertemuan di Istana Merdeka.
Meski menunjukkan progres yang positif, Bahlil mengakui bahwa proses negosiasi belum sepenuhnya mengetuk palu final. Penetapan tarif per kilowatt-hour (kWh) listrik yang akan diekspor masih menjadi perdebatan yang alot di meja perundingan.
Bahlil menegaskan, regulasi di Indonesia secara ketat mengamanatkan bahwa kewenangan penentuan harga energi berada di tangan pemerintah. Oleh sebab itu, Indonesia bersikeras mengincar formula harga yang memberikan keuntungan ekonomi nyata bagi kas negara, bukan sekadar transaksi komersial biasa.
"Nah, terkait dengan harga listrik ke Singapura, proses tahapannya berjalan, tetapi kita masih menegosiasikan harga. Regulasi kita memang menempatkan harga itu di pemerintah. Kita ingin ada win-win, saling menguntungkan," tegas Mantan Menteri Investasi tersebut.
Kendati negosiasi berjalan ketat, Bahlil optimistis kedua negara akan segera mencapai kesepakatan dalam waktu dekat. "Tinggal di titik itu saja (harga) dan saya pikir sebentar lagi akan ada titik temu," imbuhnya.
Rencana perdagangan listrik lintas batas ini diharapkan menjadi motor penggerak baru dalam transisi energi regional dan memperkuat posisi Indonesia sebagai pemain kunci energi hijau di Asia Tenggara.
Secara keseluruhan, lawatan PM Lawrence Wong ke Jakarta kali ini menghasilkan 26 nota kesepahaman baru. Kemitraan komprehensif tersebut mencakup aspek kerja sama antarpemerintah (G-to-G) sebanyak 18 kesepakatan, serta kerja sama antarpelaku usaha (B-to-B) sebanyak delapan kesepakatan.
Selain sektor energi, dokumen kerja sama yang ditandatangani juga mencakup penguatan sektor perdagangan, investasi, konektivitas, ekonomi digital, keamanan siber, hingga sektor pertahanan kedua negara. *Jel/red*
