Laporaninformasi.com (Natuna) - Bupati Natuna, Cen Sui Lan, bergerak cepat merespons laporan para nelayan tradisional yang terpaksa angkat kaki dari area tangkap di Perairan Natuna Utara. Para nelayan lokal dilaporkan mendapat intimidasi dan terganggu akibat maraknya aktivitas kapal pukat harimau (trawl) yang diduga merupakan Kapal Ikan Asing (KIA) asal Vietnam.
Bupati Cen Sui Lan menegaskan bahwa keselamatan serta hak nelayan lokal untuk mencari nafkah di wilayah laut teritorial Indonesia harus mendapatkan jaminan dan perlindungan penuh dari negara.
"Keselamatan dan hak nelayan Natuna untuk mencari nafkah di wilayah laut Indonesia harus mendapat perlindungan penuh. Kondisi ini menyangkut perlindungan warga negara dan kedaulatan Indonesia di wilayah perbatasan," tegas Cen Sui Lan, Senin (1/6/2026) lalu.
Menindaklanjuti situasi genting di laut perbatasan tersebut, Cen Sui Lan langsung membangun komunikasi dan berkoordinasi dengan Panglima Komando Armada Republik Indonesia (Pangkoarmada RI) serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Ia mendesak agar armada patroli keamanan di Perairan Natuna Utara segera dipertebal.
Menurut srikandi pemimpinan Natuna tersebut, keberadaan KIA di wilayah tangkap tradisional tidak hanya memukul urat nadi perekonomian daerah, tetapi juga mengancam keselamatan jiwa para nelayan lokal. Kondisi tersebut dinilai tidak boleh dibiarkan berlarut-larut.
Selain itu, Cen Sui Lan menyoroti penggunaan alat tangkap pukat harimau oleh kapal asing yang merusak lingkungan. Praktik Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUU Fishing) tersebut secara masif menghancurkan ekosistem terumbu karang yang selama ini dirawat oleh nelayan lokal lewat metode tangkap tradisional yang ramah lingkungan.
“Kami meminta agar operasi pengawasan dan penindakan terhadap kapal-kapal yang diduga melakukan praktik IUU Fishing ditingkatkan,” cetusnya.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Natuna menyatakan komitmennya untuk terus bersinergi dan menjadi jembatan informasi antara nelayan di laut dengan pemerintah pusat, TNI AL, Bakamla, hingga KKP guna memastikan keamanan Laut Natuna Utara tetap steril dari penjarah asing.
Cen Sui Lan mengingatkan kembali bahwa Kabupaten Natuna merupakan beranda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang memiliki nilai geopolitik sangat tinggi, sehingga harga dirinya harus dijaga bersama.
“Kami berharap kehadiran negara melalui patroli dan pengawasan yang lebih intensif dapat memberikan rasa aman kepada nelayan. Dengan begitu, mereka dapat kembali melaut dan beraktivitas secara normal tanpa adanya bayang-bayang ancaman dari kapal asing di wilayah perairan Indonesia sendiri,” pungkasnya. *red*
