Laporaninformasi.com (Banda Aceh) - Komisi VI DPR RI memberikan perhatian serius terhadap upaya pencegahan terulangnya pemadaman listrik massal (blackout) di Provinsi Aceh. Selain memastikan keandalan sistem, PLN didesak untuk menyusun perencanaan yang lebih komprehensif melalui penyusunan neraca kebutuhan listrik yang akurat.
Neraca tersebut diharapkan mampu memetakan secara detail kebutuhan energi untuk masyarakat, sektor industri, hingga pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Sabang.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Nurdin Halid, menyatakan bahwa rekomendasi menyeluruh ini telah disampaikan langsung kepada PT PLN (Persero) dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke Banda Aceh, Kamis (18/6/2026).
“Makanya salah satu rekomendasi kita agar supaya PLN membuat neraca tentang kebutuhan kelistrikan, berapa kebutuhan untuk masyarakat, kebutuhan lainnya, dan berapa yang dibutuhkan untuk kawasan Sabang dan juga untuk Aceh sehingga bisa disiapkan secara baik kemudian tidak terjadi blackout yang seperti kemarin,” ujar Nurdin kepada Parlementaria di Banda Aceh.
Politisi dari Fraksi Partai Golkar ini mengapresiasi paparan langkah antisipatif yang disampaikan oleh jajaran manajemen PLN, khususnya tim yang dipimpin oleh Direktur Retail dan Niaga PT PLN, Adi Priyanto. Menurutnya, secara teoritis perencanaan yang disiapkan sudah cukup baik.
Namun, Nurdin memberikan catatan kritis bahwa keberhasilan mengatasi krisis kelistrikan ini tidak hanya bertumpu pada kualitas perencanaan di atas kertas, melainkan pada eksekusi nyata di lapangan.
“Sekarang Komisi VI akan terus memonitor, mengawasi pelaksanaan daripada program yang telah dipaparkan tadi. Jangan sampai pemaparannya bagus, indah di atas kertas, tapi kemudian implementasinya tidak sesuai dengan harapan masyarakat,” tegas legislator asal Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan II tersebut.
Ia juga menambahkan bahwa koordinasi yang kuat antara pemerintah daerah dan DPR RI menjadi kunci utama agar realisasi program keandalan listrik ini berjalan sesuai ekspektasi publik.
Lebih lanjut, Komisi VI DPR RI mengingatkan bahwa ketersediaan energi yang memadai dan tanpa biar-pet adalah prasyarat mutlak untuk meningkatkan daya tarik investasi di Tanah Rencong. Infrastruktur listrik yang stabil menjadi jaminan penting bagi para pelaku usaha, terutama dalam mendukung Kawasan Sabang sebagai motor penggerak ekonomi di wilayah barat Indonesia.
“Provinsi Aceh memiliki potensi besar. Oleh karena itu, ketersediaan infrastruktur dasar, khususnya energi dan kelistrikan, harus benar-benar dipastikan agar mampu mendukung pembangunan daerah dan memberikan kepastian bagi para investor,” pungkas Nurdin. *red*
