LaporanInformasi.Com [JAKARTA] -- Pemerintah menegaskan bahwa tantangan terbesar dalam keberhasilan program imunisasi nasional saat ini bukan terletak pada ketersediaan vaksin, melainkan pada aspek komunikasi publik. Wakil Menteri Kesehatan, Dante Saksono Harbuwono, menekankan pentingnya strategi komunikasi yang kuat untuk menangkal arus informasi yang menyesatkan.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam Forum Tematik Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) Kementerian Kesehatan dalam rangka memperingati Pekan Imunisasi Dunia 2026, di Jakarta, Selasa (21/4) kemarin.
Wamenkes Dante menguraikan bahwa masyarakat saat ini dihadapkan pada banjir misinformasi dan disinformasi. Isu-isu yang beredar mulai dari keraguan mengenai keamanan vaksin, status kehalalan, hingga narasi negatif lainnya yang secara perlahan melemahkan kepercayaan publik terhadap program kesehatan nasional.
"Transformasi sistem kesehatan yang sedang kita jalankan menempatkan komunikasi publik sebagai pilar penting yang membutuhkan orkestrasi kuat, terstruktur, dan serempak," ujar Dante.
Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Aji Muhawarman, menambahkan bahwa fenomena disrupsi informasi ini menjadi penyebab utama meningkatnya angka anak tanpa imunisasi (zero dose). Minimnya edukasi, keterbatasan izin keluarga, hingga terpapar berita bohong menjadi faktor yang membuat masyarakat enggan mengikuti program imunisasi.
Data Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa capaian imunisasi di tahun 2025 masih belum optimal dan belum merata di seluruh daerah. Beberapa catatan penting yang menjadi perhatian yaitu, cakupan imunisasi anak sekolah masih berada di bawah angka 88%, jumlah anak zero dose untuk vaksin DPT-HB-Hib tercatat sebanyak 991.022 anak, angka yang mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya, meskipun cakupan imunisasi lengkap untuk anak usia 12–23 bulan telah mencapai 76,9%, komunikasi di tingkat akar rumput masih perlu diperbaiki secara masif.
Mengambil tema "Sinergi Humas Pemerintah untuk Program Imunisasi yang Lebih Kuat dan Terpercaya", forum ini bertujuan memperkuat kapasitas komunikasi lintas sektor.
Aji Muhawarman mengibaratkan peran praktisi humas layaknya "ikan sapu-sapu" dalam ekosistem digital. Mereka diharapkan mampu membersihkan ruang publik dari hoaks dan sekaligus mengamplifikasi pesan-pesan positif kesehatan.
"Kami berharap seluruh praktisi humas pemerintah dapat menyatukan persepsi dan langkah menjadi garda terdepan menangkal hoaks," tegasnya.
Senada dengan itu, Direktur Kemitraan Komunikasi, Maroli J. Indarto, mengingatkan bahwa fenomena infodemic membuat berita bohong menyebar jauh lebih cepat daripada fakta medis. Oleh karena itu, diperlukan kemampuan untuk menerjemahkan bahasa teknis medis menjadi narasi yang humanis dan mudah diterima masyarakat.
Dengan kekuatan lebih dari 10.330 Pranata Humas yang tersebar di seluruh Indonesia, pemerintah optimis dapat melakukan counter-narasi secara efektif demi melindungi generasi mendatang dari ancaman penyakit yang sebenarnya bisa dicegah. *Red*
