LAPORANINFORMASI.COM [JAKARTA] -- Pemerintah terus memperdalam komitmen pelaksanaan reformasi struktural guna menciptakan iklim investasi yang semakin kondusif, adaptif, dan responsif terhadap dinamika ekonomi global. Upaya strategis ini ditempuh melalui penyempurnaan kerangka kebijakan dan sistem perizinan berusaha yang mampu mengakomodasi model bisnis baru, transformasi digital, serta kebutuhan pelaku usaha di berbagai sektor.
“Di tengah ketidakpastian lingkungan global, fundamental ekonomi Indonesia tetap terjaga solid. Momentum pertumbuhan pada Triwulan I-2026 didorong oleh konsumsi rumah tangga, dampak penyaluran Tunjangan Hari Raya (THR), serta akselerasi belanja negara dengan realisasi stimulus yang mencapai Rp809 triliun,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam Konferensi Pers Realisasi Investasi Triwulan I 2026 dan Implementasi KBLI 2025 di Jakarta, Kamis (23/04).
Kinerja investasi mencatatkan capaian yang membanggakan. Realisasi investasi pada kuartal pertama tahun ini mencapai Rp498,79 triliun, atau berhasil melampaui target yang ditetapkan dengan pertumbuhan sebesar 7,22% secara tahunan (year-on-year/yoy).
Pertumbuhan ini juga diiringi dengan perluasan kesempatan kerja, di mana penyerapan tenaga kerja meningkat signifikan hingga 706.569 orang, atau naik 18,93% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Capaian ini mencerminkan dampak nyata investasi terhadap pemerataan ekonomi, termasuk peningkatan aliran investasi ke wilayah luar Pulau Jawa.
Dari sisi moneter, Bank Indonesia mempertahankan BI 7-Day Reverse Repo Rate di level 4,75% untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah di tengah volatilitas eksternal. Indikator aktivitas manufaktur juga tetap berada dalam fase ekspansi, tercermin dari Purchasing Managers’ Index (PMI) Maret 2026 yang tercatat di angka 50,1, menjadikan rata-rata Triwulan I konsisten di atas ambang batas ekspansi dan tetap kompetitif di kawasan ASEAN.
Sementara itu, ketahanan sektor eksternal tetap terjaga dengan neraca perdagangan yang mencatatkan surplus selama 70 bulan berturut-turut. Posisi cadangan devisa pun tercatat memadai sebesar USD148,2 miliar. Dari sisi fiskal, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) per Maret 2026 terkendali rendah di angka 0,93% terhadap PDB, menjadi bukti disiplin fiskal di tengah ekspansi yang terukur.
Sejalan dengan tren positif tersebut, pemerintah menegaskan komitmennya untuk menjadikan Indonesia sebagai destinasi investasi utama. Melalui Satuan Tugas Percepatan Program Pemerintah Untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi (P3M-PPE) yang dibentuk berdasarkan Keppres 4 Tahun 2026, pemerintah terus melakukan debottlenecking atau penghapusan hambatan investasi demi kemudahan berusaha.
Langkah strategis lainnya adalah implementasi penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI 2025). Pembaruan ini merupakan bagian krusial dari penguatan sistem perizinan berbasis risiko yang diharapkan dapat memberikan kepastian hukum, efisiensi birokrasi, serta meningkatkan daya saing nasional.
KBLI 2025 mengakomodasi perkembangan ekonomi modern, mulai dari sektor ekonomi digital dan kecerdasan buatan (AI), mitigasi perubahan iklim, model bisnis baru, hingga penguatan sektor jasa keuangan termasuk bullion bank.
“Untuk memberikan kepastian hukum, hari ini kami mengumumkan Surat Edaran Bersama (SEB) antara Menteri Investasi/Hilirisasi, Menteri Hukum, dan Kepala BPS. SEB ini menjadi panduan teknis dalam penyesuaian kode KBLI tanpa merugikan kepentingan pelaku usaha,” tegas Menko Airlangga.
Terdapat dua mekanisme utama dalam penyesuaian ini, yakni penyesuaian otomatis melalui integrasi sistem Ditjen AHU dan OSS, serta penyesuaian mandiri oleh pelaku usaha jika terdapat perubahan anggaran dasar. *RED*
