LaporanInformasi.Com [Batam] - Pemerintah Kota Batam terus menggenjot langkah pembaharuan dalam penyelenggaraan pelayanan masyarakat yang berlandaskan kemajuan teknologi, dengan memusatkan perhatian pada penyusunan dan pengelolaan sistem penanganan laporan yang terhubung secara menyeluruh dan terkoordinasi dengan baik.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kota Batam, Firmansyah, saat mewakili Wali Kota Batam Amsakar Achmad beserta Wakil Wali Kota Li Claudia Chandra, dalam acara pembukaan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pengelolaan Pengaduan. Pertemuan yang mengusung tema “Penguatan Pengelolaan SP4N-LAPOR! dalam Tata Kelola Mikro” ini digelar pada Rabu, 29 April 2026, di lingkungan Kantor Wali Kota Batam.
Acara yang dihadiri oleh segenap unsur pelaksana pemerintahan ini menghadirkan pembicara berkompeten yang berasal dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta perwakilan dari Lembaga Ombudsman Republik Indonesia. Seluruh pimpinan dan petugas di lingkungan perangkat daerah turut serta mengikuti jalannya pembahasan, baik hadir secara langsung di tempat pertemuan maupun mengikuti lewat saluran komunikasi jarak jauh dari lingkungan kerja masing-masing.
Dalam sambutannya, Firmansyah menegaskan bahwa peningkatan kinerja sistem penerimaan dan penyelesaian laporan masyarakat merupakan bagian tak terpisahkan dari upaya menjaga serta meninggikan mutu pelayanan yang diberikan oleh aparat pemerintah kepada seluruh lapisan warga.
“Pengelolaan pengaduan yang efektif bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi menjadi cerminan kehadiran negara dalam menjawab kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Lebih jauh dijelaskannya, Pemerintah Kota Batam menempatkan sistem SP4N-LAPOR! sebagai sarana utama yang memegang peranan penting guna menampung segala bentuk pendapat, usulan, maupun keluhan dari masyarakat dengan proses yang tangkas, keterbukaan yang terjamin, serta hasil yang dapat diukur dan dipertanggungjawabkan. Pembenahan dan penguatan tata cara kerja pada tingkat pelaksana dianggap sangat perlu, agar setiap unit kerja pemerintah mampu menangani setiap laporan secara teratur dan berurutan, mulai dari tahap penerimaan, pengecekan kebenaran informasi, hingga langkah penyelesaian yang sesuai ketentuan.
Sementara itu, melalui sambutan tertulis Wali Kota Batam yang dibacakan dalam kesempatan tersebut, disampaikan bahwa pelayanan publik yang bermutu adalah hak yang melekat bagi setiap warga negara, sehingga wajib dipenuhi oleh pemerintah melalui sistem kerja yang tanggap terhadap berbagai permasalahan serta dapat dipertanggungjawabkan di setiap tahap pelaksanaannya.
Tak hanya itu, peran serta tanggung jawab petugas pengelola, petugas pengawas, maupun petugas penilai mutu pelayanan juga ditingkatkan dan diperjelas kedudukannya. Hal ini dimaksudkan agar setiap laporan yang masuk tidak sekadar dicatat dan diselesaikan begitu saja, melainkan juga dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan masukan berharga dalam menyusun serta menyempurnakan kebijakan pemerintahan.
Berbagai langkah nyata pun terus dijalankan, di antaranya mempererat kerja sama di antara seluruh unsur pelaksana pemerintahan, menyempurnakan pedoman dan tata cara kerja yang baku, memantapkan alur penanganan bagi permasalahan yang memerlukan perhatian khusus, serta mengolah dan memanfaatkan data yang terkumpul dari setiap laporan sebagai dasar pertimbangan dalam menetapkan kebijakan dan mengambil keputusan.
“Kita harus melampaui pola kerja reaktif. Ke depan, Batam harus menjadi pemerintah yang prediktif, mampu membaca pola pengaduan sebagai sistem peringatan dini dalam merumuskan kebijakan pelayanan publik yang lebih tepat sasaran,” tegas Firmansyah.
Ia juga menambahkan bahwa segala bentuk laporan yang disampaikan oleh masyarakat tidak dipandang sebagai beban atau hambatan dalam menjalankan tugas, melainkan sebagai sumber pengetahuan dan informasi berharga yang dapat mendorong lahirnya cara-cara kerja baru yang lebih baik, sekaligus memacu peningkatan kemampuan dan kinerja seluruh jajaran aparatur.
Dengan terselenggaranya kegiatan ini, diharapkan terjalin kesamaan pandangan dan pemahaman di antara seluruh pihak yang terlibat, kemampuan serta wawasan petugas menjadi semakin terasah, serta terjalin pertukaran pengalaman dan cara kerja terbaik yang dapat diterapkan bersama. Hasil akhirnya, pengelolaan laporan dan aspirasi masyarakat di Kota Batam dapat dijalankan dengan cara kerja yang profesional, proses yang terbuka, serta senantiasa berfokus pada upaya memenuhi kebutuhan dan kepuasan masyarakat.
Berbekal semangat bekerja sama dan keinginan untuk terus berkembang, Kota Batam melangkah mantap mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang mengikuti perkembangan zaman, tanggap terhadap berbagai kebutuhan, mampu menyesuaikan diri dengan perubahan, serta memiliki kinerja unggul yang dapat dibanggakan di tingkat nasional.
