Laporaninformasi.com (Tg Pinang) -- Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, secara resmi membuka workshop perumusan "Rukun Budaya Kite" di Hotel Nite & Day Laguna, Tanjungpinang, Rabu (21/10/2026). Kegiatan yang diinisiasi oleh Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Kepri ini digelar untuk menggali nilai-nilai kearifan lokal guna memperkuat kerukunan antarumat beragama.
Workshop ini menjadi ruang dialog strategis bagi pemerintah, FKUB, tokoh agama, akademisi, hingga pemangku kepentingan lainnya untuk menyamakan persepsi sekaligus merumuskan rekomendasi kebijakan berbasis budaya lokal.
Dalam sambutannya, Ansar menegaskan bahwa terciptanya stabilitas, ketertiban, dan kedamaian merupakan prasyarat mutlak bagi keberlanjutan pembangunan ekonomi daerah.
“Sebagai provinsi yang memiliki motto Berpancang Amanah, Bersauh Marwah, kita memiliki tekad membangun masyarakat yang sejahtera. Salah satu prasyarat pentingnya adalah bagaimana kita menjamin kerukunan, kedamaian, dan ketertiban di negeri yang kita cintai ini,” tegas Ansar.
Ansar menjelaskan, letak geografis Kepri sebagai wilayah kepulauan yang berbatasan langsung dengan sejumlah negara tetangga menjadikan aspek persatuan sangat krusial. Keanekaragaman suku, agama, dan budaya di Kepri menurutnya harus dikelola menjadi kekuatan, bukan sumber perpecahan.
Ia mengingatkan pentingnya peningkatan literasi masyarakat dalam menyaring informasi agar tidak mudah terprovokasi isu-isu destruktif.
“Siapa pun kita memiliki kewajiban untuk mengedukasi masyarakat. Kita harus mampu memilah informasi yang benar serta mewaspadai narasi yang berpotensi menimbulkan konflik sosial,” tambahnya.
Lebih lanjut, Ansar menyoroti korelasi langsung antara kerukunan sosial dengan iklim investasi dan pariwisata. Sebagai salah satu pintu gerbang utama Indonesia di wilayah barat, rasa aman dan keharmonisan masyarakat menjadi kunci utama dalam menarik minat investor serta wisatawan mancanegara.
Ia berharap rumusan "Rukun Budaya Kite" tidak sekadar menjadi dokumen formal atau gagasan di atas kertas, melainkan menjelma menjadi gerakan masif yang mengakar dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Kepri.
"Hasil pembahasan ini kami harapkan dapat segera diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Kepri untuk ditindaklanjuti melalui kebijakan konkret sesuai kewenangan daerah," tutup Ansar seraya mengapresiasi langkah responsif FKUB Kepri. *Den/Red*
