Laporaninformasi.com (Batam) — Pemerintah Kota (Pemko) Batam bersama Badan Pengusahaan (BP) Batam memperkuat koordinasi strategis dalam penanganan banjir. Langkah ini dilakukan melalui penyinkronan data, pembagian wilayah kerja, serta perumusan langkah tindak lanjut di lapangan yang dipimpin langsung oleh Wali Kota Batam ex-officio Kepala BP Batam, Amsakar Achmad.
Rapat Koordinasi Antisipasi dan Pengendalian Banjir Kota Batam tersebut digelar di Kantor Wali Kota Batam, Kamis (1/10/2026). Hadir pula dalam kesempatan tersebut Wakil Wali Kota Batam ex-officio Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) teknis, perwakilan BP Batam, serta para camat dan lurah se-Kota Batam.
Amsakar menegaskan bahwa penanganan banjir merupakan salah satu dari 15 program prioritas utama di masa kepemimpinannya bersama Wakil Wali Kota. Oleh karena itu, penyelesaian persoalan ini harus dijalankan secara terukur, berkelanjutan, dan berdasarkan kondisi riil di lapangan.
"Cerita soal banjir ini menjadi bagian dari program prioritas kami. Kami sengaja mengumpulkan rekan-rekan teknis untuk memperbincangkan empat hal kunci: identifikasi titik prioritas, pemetaan kondisi yang ada, sinkronisasi pembagian tugas antara Pemko dan BP Batam, serta langkah konkret tindak lanjutnya. Yang paling penting dari pertemuan hari ini adalah rencana aksi dan tindak lanjut nyata di lapangan," tegas Amsakar.
Dalam arahannya, ia meminta para camat dan lurah untuk terus memperbarui data pemetaan titik banjir di wilayah masing-masing secara akurat. Data tersebut nantinya akan diserahkan kepada dinas teknis sebagai acuan utama dalam penyusunan perencanaan program dan penganggaran.
Berdasarkan data yang dihimpun, saat ini tercatat ada sebanyak 167 titik banjir di Kota Batam yang masuk dalam peta penanganan. Dari total tersebut, sebanyak 33 titik menjadi tanggung jawab BP Batam, sementara sisanya ditangani langsung oleh Pemko Batam.
Amsakar menekankan pentingnya pembagian wilayah kerja yang jelas dan tegas agar penanganan di lapangan tidak tumpang tindih ataupun menyisakan kawasan yang terabaikan.
Salah satu lokasi yang mendapat sorotan khusus dalam rapat tersebut adalah kawasan Bengkong Swadebi. Wilayah ini sempat menjadi perhatian publik menyusul insiden terseretnya kendaraan akibat hujan deras berintensitas tinggi. Secara teknis, kawasan tersebut merupakan dataran rendah yang menjadi titik pertemuan aliran air dari tiga wilayah, dengan debit terbesar berasal dari kawasan Cahaya Garden.
Sebagai solusi jangka panjang, Pemko Batam dan BP Batam sepakat membangun infrastruktur terintegrasi di bagian hilir berupa kolam retensi dan rumah pompa guna menampung sekaligus mengatur debit air.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra, menekankan pentingnya evaluasi berkala dan penyamaan data yang valid sebagai fondasi penanganan. Menurutnya, dinamika perkembangan permukiman membuat data lapangan harus selalu diperbarui.
"Data awal yang dihimpun dari lapangan terus dinamis seiring berkembangnya kawasan permukiman. Karena itu, evaluasi terhadap titik yang sudah ditangani tahun lalu harus memastikan tempat tersebut benar-benar bebas banjir," ujar Li Claudia. Ia menambahkan, penanganan di kawasan permukiman padat yang berada di wilayah cekungan akibat alih fungsi atau perkembangan pembangunan memerlukan proses serta intervensi teknis yang matang.
Menutup rapat koordinasi tersebut, Amsakar menginstruksikan seluruh jajaran birokrasi untuk memperkuat publikasi serta transparansi informasi kepada masyarakat terkait progres penanganan banjir. Hal ini dinilai penting agar warga mengetahui langkah nyata yang sedang dan akan dikerjakan oleh pemerintah.
Selain persoalan banjir, para camat dan lurah juga diminta untuk menyusun neraca persoalan lingkungan secara rutin, mulai dari masalah infrastruktur jalan berlubang hingga penerangan jalan umum (PJU). Langkah ini diharapkan dapat mempercepat identifikasi masalah dan ketepatan penanganan di tingkat wilayah. *Jel/red*
