Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

Iklan

Indeks Berita

Tag Terpopuler

Bahas RUU APBN 2027 Bersama DPR, Menkeu Pastikan Aspirasi Daerah DPD RI Ditindaklanjuti

Kamis | September 17, 2026 WIB Last Updated 2026-09-17T08:55:27Z
Sidang Paripurna Luar Biasa ke-2 DPD RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 di Jakarta, Rabu (16/9/2026). Foto: Kemenkeu

Laporaninformasi.com (Jakarta) – Pemerintah menyambut positif masukan dan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI terhadap Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun Anggaran 2027. Aspirasi yang diserap langsung dari daerah tersebut dipastikan menjadi bahan evaluasi krusial bagi Pemerintah dalam agenda pembahasan penyusunan anggaran nasional bersama DPR RI.


Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara menyampaikan, pertimbangan dari DPD RI diserahkan pada momentum yang tepat di tengah proses pembicaraan RAPBN 2027 yang sedang berjalan di parlemen.


“Pertimbangan-pertimbangan dari DPD ini diberikan pada waktu yang sangat tepat, karena kita memang sedang dalam jadwal membicarakan RAPBN 2027 dengan DPR RI. Pertimbangan tersebut menjadi bahan masukan yang mencerminkan aspirasi dari daerah,” ujar Suahasil usai menghadiri Sidang Paripurna Luar Biasa ke-2 DPD RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 di Jakarta, Rabu (16/9/2026).


Dokumen pertimbangan tersebut dirumuskan oleh Komite IV DPD RI berdasarkan hasil penyaluran aspirasi daerah, serta diskusi intensif bersama pemerintah daerah, kementerian/lembaga, dan pemangku kepentingan.


Sejumlah isu strategis daerah yang menjadi perhatian utama DPD RI meliputi: Kebijakan skema transfer ke daerah, Percepatan pembangunan infrastruktur daerah, Optimalisasi dan efektivitas alokasi dana desa, Penguatan kapasitas fiskal daerah.


Menkeu menilai pelibatan masukan DPD RI dalam penyusunan kebijakan fiskal merupakan bagian dari tata kelola ketatanegaraan yang baik (good governance), sehingga pembangunan nasional dapat dirasakan secara merata oleh seluruh wilayah.


“Saya mengucapkan terima kasih secara khusus atas nama Pemerintah. Ini adalah suatu tata bernegara yang baik, mendapatkan pertimbangan yang mencerminkan perspektif dari seluruh daerah,” tambahnya.


Pemerintah berkomitmen untuk membawa seluruh poin masukan dari DPD RI tersebut ke dalam tingkat pembahasan teknis RAPBN 2027 bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI sesuai mekanisme penyusunan anggaran yang berlaku. *Jel/red*

- advertisement -

×
Berita Terbaru Update