Laporaninformasi.com (Jakarta) — Kementerian Kehutanan (Kemenhut) bersama tim gabungan terus memperkuat operasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di enam provinsi prioritas. Langkah ini diambil menyusul pergeseran lonjakan titik panas (hotspot), di mana Kalimantan Tengah kini mencatatkan jumlah hotspot terbanyak, sementara Sumatera Selatan menunjukkan tren penurunan yang signifikan.
Berdasarkan data SiPongi Kemenhut per Jumat (18/9) pukul 21.05 WIB, jumlah hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi (high confidence) secara nasional terdeteksi sebanyak 546 titik, naik dari 475 titik pada hari sebelumnya.
Secara terperinci, dinamika hotspot di enam provinsi prioritas mencatat: Kalimantan Tengah 166 titik (naik tajam dari 61 titik), Sumatera Selatan 100 titik (turun dari 184 titik), Kalimantan Barat 39 titik (naik dari 30 titik), Kalimantan Selatan 12 titik (naik dari 5 titik), Jambi 9 titik (turun dari 15 titik), Riau 4 titik (sebelumnya nihil).
"Kenaikan signifikan di Kalimantan Tengah menjadi dasar penguatan patroli, groundcheck, pemadaman, hingga pendinginan di wilayah yang membutuhkan respons cepat," tegas pihak Kementerian Kehutanan dalam keterangannya, Sabtu (19/9/2026). Kemenhut juga mengingatkan bahwa hotspot merupakan indikasi anomali suhu dan bukan acuan pasti luas kebakaran, sehingga verifikasi lapangan tetap krusial.
Untuk mengimbangi operasi darat oleh tim gabungan Manggala Agni, TNI, Polri, BNPB, dan BPBD, sebanyak 55 unit armada udara dikerahkan ke Sumatera dan Kalimantan. Armada tersebut terdiri dari helikopter patroli, helikopter water bombing, serta pesawat CASA untuk Operasi Modifikasi Cuaca (OMC).
Pengerahan OMC difokuskan pada pemulihan kelembapan ekosistem gambut, memanfaatkan potensi hujan sedang hingga lebat yang diprakirakan BMKG masih berpeluang terjadi di Riau, Jambi, Sumsel, Kalbar, dan Kalteng.
Pengendalian karhutla turut mendapat perhatian khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Dalam Rapat Koordinasi Penanganan Karhutla di Palembang pada Jumat (18/9) yang dihadiri Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan Menko Polkam Djamari Chaniago, disampaikan bahwa Presiden mengapresiasi kerja keras seluruh personel lapangan dan meminta penanganan terus dipercepat.
Menko Polkam Djamari Chaniago menekankan pentingnya efisiensi sumber daya berbasis pemetaan risiko. "Penanganan harus terukur dengan memusatkan personel dan peralatan pada wilayah berisiko tinggi serta memperketat pengawasan terhadap aktivitas pembakaran lahan," ujar Menko Polkam.
Meski jarak pandang di sejumlah kota utama seperti Palembang, Banjarmasin, dan Palangka Raya masih terjaga di atas 10 kilometer, wilayah Pontianak tercatat memendek hingga 5 kilometer akibat paparan asap. Kualitas udara di beberapa titik Sumatera dan Kalimantan pun masih berada pada kategori tidak sehat hingga sangat tidak sehat.
Pemerintah mengimbau masyarakat di wilayah terdampak asap untuk mengurangi aktivitas luar ruang dan menggunakan masker, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan ibu hamil. Masyarakat serta pelaku usaha juga diperingatkan secara keras untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar, mengingat kondisi atmosfer yang kering dan potensi api bawah permukaan pada lahan gambut. *Jel/red*
