Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

Iklan

Indeks Berita

Tag Terpopuler

Perkuat Forkopimda, Wali Kota Batam Minta Sinergi Penegak Hukum Jaga Kamtibmas Kota Industri

Senin | Agustus 10, 2026 WIB Last Updated 2026-08-10T13:17:05Z
Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menerima kunjungan kerja Ketua Pengadilan Negeri Batam yang baru, Arizal Anwar, bersama mantan Ketua PN Batam, Tiwik, di Kantor Wali Kota Batam, Senin (10/8/2026). Foto: Diskominfobatam

Laporaninformasi.com (Batam) – Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menerima kunjungan kerja Ketua Pengadilan Negeri (PN) Batam yang baru, Arizal Anwar, bersama mantan Ketua PN Batam, Tiwik, di Kantor Wali Kota Batam, Senin (10/8/2026). Pertemuan ini menjadi momentum penting dalam mempererat silaturahmi sekaligus memantapkan sinergi antara Pemerintah Kota (Pemko) Batam dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).


Dalam suasana penuh kehangatan, Wali Kota Amsakar menyampaikan apresiasinya atas hubungan harmonis yang terus terjalin antarunsur Forkopimda di Kota Batam. Menurutnya, koordinasi yang solid merupakan fondasi utama dalam menjaga stabilitas daerah serta menyukseskan berbagai program pembangunan.


“Alhamdulillah, kalau di Batam hubungan dengan Forkopimda sangat baik. Apa yang menjadi program dan kebijakan Pemko dapat berjalan dengan baik. Capaian makro Batam sejauh ini juga sangat memuaskan,” ujar Amsakar.


Amsakar menjelaskan, karakteristik Batam sebagai kota industri yang dinamis serta dihuni oleh masyarakat heterogen menuntut hadirnya kolaborasi kuat antara pemda dan aparat penegak hukum. Langkah ini krusial demi menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) tetap kondusif.


“Batam ini masyarakatnya heterogen, tentu ada dinamika yang harus kita hadapi. Namun, dengan sinergi yang baik antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum, kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat dapat kita jaga,” ungkapnya.


Di samping membahas penguatan koordinasi, Amsakar turut memberikan penjelasan mengenai kebijakan alokasi hibah daerah Pemko Batam kepada instansi-instansi vertikal. Ia menegaskan bahwa skema hibah disalurkan murni berdasarkan analisis kebutuhan riil untuk menunjang pelayanan publik serta disesuaikan dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).


Ia meminta seluruh pihak untuk memahami kebijakan tersebut secara rasional dan objektif agar tidak memicu spekulasi yang tidak perlu di tengah publik.


“Jangan ditafsirkan yang aneh-aneh. Pemberian hibah sejauh ini murni karena instansi tersebut memang membutuhkan dan APBD kita masih memungkinkan untuk membantu,” tegas Amsakar.


Melalui pertemuan silaturahmi ini, Amsakar berharap hubungan baik serta koordinasi lintas lembaga antara Pemko Batam dan PN Batam semakin kokoh. Sinergi ini diharapkan mampu menghadirkan kepastian hukum, menjamin rasa aman warga, serta mendukung iklim investasi yang sehat di Kota Batam. *Jel/red*

- advertisement -

×
Berita Terbaru Update