Laporaninformasi.com (Batam) -- Penguatan kapasitas fiskal menjadi kunci utama bagi pemerintah daerah untuk menjamin keberlanjutan pembangunan dan pelayanan publik. Hal ini menjadi pembahasan utama dalam Seminar Rembug Fiskal Komisariat Wilayah (Komwil) I Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) 2026 yang digelar di Harris Hotel Nagoya Batam, Kamis (27/8/2026).
Forum strategis ini menghadirkan sekitar 24 wali kota anggota APEKSI Komwil I Sumatera untuk memperkuat kolaborasi, berbagi pengalaman, dan menyusun formula dalam menjawab tantangan pembiayaan daerah.
Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menegaskan bahwa indikator kemampuan fiskal daerah tidak sekadar diukur dari besarnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), melainkan efektivitasnya dalam menjawab kebutuhan riil masyarakat.
“Fiskal daerah itu harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat, baik infrastruktur, pendidikan, kesehatan, persampahan maupun persoalan banjir,” ujar Amsakar.
Dalam pemaparannya, Amsakar mengungkapkan fondasi ekonomi Batam yang terus menunjukkan kinerja positif, dimana Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB Ekonomi Batam tumbuh 6,76 persen pada 2025 dengan Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencapai Rp253,64 triliun (sektor industri pengolahan menyumbang kontribusi dominan 57 persen).
Sedangan pada Realisasi Investasi Batam mencapai Rp69,3 triliun pada 2025. Tren positif berlanjut hingga semester I 2026 dengan capaian Rp38,97 triliun.
Lebih lanjut Wali Kota Batam menjelaskan, Lonjakan PAD Batam pada Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) naik pesat dari Rp975 miliar pada 2020 menjadi Rp2,253 triliun pada 2025 (tumbuh 131 persen). Pada 2025, PAD menyumbang 54,36 persen dari total pendapatan daerah, dan hingga Juli 2026 telah terealisasi Rp1,482 triliun.
Terakhir untuk Indikator Sosial, indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2025 menyentuh angka 83,80, sementara angka kemiskinan berhasil ditekan ke level 3,81 persen.
Di balik pertumbuhan tersebut, Pemko Batam masih menghadapi tantangan pada Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang berada di angka 7,57 persen. Kondisi ini dipicu tingginya arus migrasi pencari kerja yang belum sepenuhnya memiliki keterampilan sesuai kebutuhan industri.
“Kita perlu memastikan pertumbuhan industri diikuti kesiapan tenaga kerja yang memiliki keterampilan sesuai kebutuhan dunia usaha,” kata Amsakar.
Untuk mengoptimalkan pembangunan, Amsakar menekankan pentingnya sinergi antara Pemko Batam dan BP Batam agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan.
“Yang paling penting adalah bagaimana kita melakukan integrasi kebijakan dan pembiayaan. Mana yang harus dilakukan pemerintah kota dan mana yang lebih tepat dilakukan BP Batam,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya diversifikasi ekonomi ke sektor bernilai tambah tinggi seperti data center, serta percepatan kemudahan izin investasi.
“Yang kita dorong adalah bagaimana proses investasi di Batam bisa lebih cepat, sederhana, dan memberikan kepastian bagi para pelaku usaha,” tambahnya. *Jel/Red*
