Laporaninformasi.com (Jakarta) — Sektor pariwisata Indonesia mencatatkan kinerja positif sepanjang Semester I 2026. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Pariwisata, sejumlah indikator utama seperti kunjungan wisatawan mancanegara (wisman), pergerakan wisatawan nusantara, realisasi investasi, hingga tingkat okupansi hotel mengalami kenaikan signifikan.
Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana menyatakan, capaian tersebut merupakan buah dari penerapan strategi adaptif, mulai dari penyesuaian pasar (market pivot), promosi terfokus di negara potensial, hingga peningkatan kualitas destinasi nasional.
"Capaiannya tidak terjadi dengan sendirinya. Pemerintah terus menjalankan strategi yang adaptif, termasuk melakukan pivot atau penyesuaian pasar, memperkuat promosi ke negara-negara yang masih memiliki potensi pertumbuhan, menjaga pergerakan wisatawan di dalam negeri, serta mengembangkan produk dan destinasi yang semakin berkualitas," ujar Menpar Widiyanti dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (8/8/2026).
BPS mencatat, jumlah kunjungan wisman pada periode Januari hingga Juni 2026 mencapai 7,45 juta kunjungan atau tumbuh 5,71 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Wisatawan dari kawasan Asia lainnya mencatatkan lonjakan tertinggi hingga mendekati 10 persen, disusul Asia Tenggara sebesar 8,22 persen, dan Oseania sebesar 6,60 persen.
Pertumbuhan ini menempatkan Indonesia di posisi kedua tertinggi di kawasan Asia Tenggara dalam hal laju pertumbuhan kunjungan wisman. Tidak hanya secara kuantitas, kualitas belanja wisatawan juga melonjak—rata-rata pengeluaran wisman per kunjungan naik 6,36 persen menjadi 1.313 dolar AS.
Sementara itu, pergerakan wisatawan nusantara (wisnus) di dalam negeri mencapai 630,41 juta perjalanan atau naik 2,71 persen. Di sisi lain, angka perjalanan warga negara Indonesia (WNI) ke luar negeri turun 2,40 persen menjadi 4,46 juta perjalanan. Hal ini membuat Indonesia membukukan surplus pergerakan wisatawan sebesar 2,99 juta kunjungan.
Di sektor pembiayaan, realisasi investasi pariwisata Semester I 2026 menembus Rp39,68 triliun atau tumbuh 16,64 persen secara tahunan (year-on-year). Angka ini terdiri dari Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp12,19 triliun (naik 37 persen) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp27,48 triliun (naik 9,39 persen).
Pertumbuhan pariwisata turut menjadi penopang ekonomi nasional yang tumbuh 5,29 persen pada triwulan II 2026. Lapangan usaha akomodasi dan makan minum tumbuh pesat sebesar 10,60 persen, diikuti transportasi dan pergudangan 5,65 persen, jasa lainnya 6,36 persen, serta jasa perusahaan 5,08 persen. Gabungan sektor ini menyumbang sekitar 0,86 poin persentase terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Seiring peningkatan aktivitas tersebut, Tingkat Penghunian Kamar (TPK) atau okupansi hotel rata-rata nasional tercatat naik 2,48 poin persentase menjadi 48,20 persen.
Guna memperluas jangkauan pasar pasar internasional, Kementerian Pariwisata memanfaatkan momentum kunjungan kenegaraan Perdana Menteri India Narendra Modi ke Candi Prambanan pada Juli lalu dengan menggenjot promosi terpadu dan menggelar familiarization trip bagi agen perjalanan asal India. Di samping itu, Kemenpar juga menggelar Southeast Asia Business Events Forum (SEABEF) bersama Indonesia Business Event Mart.
Di dalam negeri, Kemenpar memperkuat aspek sosial melalui kerja sama dengan Kementerian Sosial dalam Program Sekolah Rakyat. Kemenpar menyediakan lahan di Politeknik Pariwisata (Poltekpar) NHI Bandung untuk fasilitas pendidikan, menyusun kurikulum sadar wisata, serta mengalokasikan kuota beasiswa 20 persen bagi lulusan Sekolah Rakyat untuk melanjutkan studi di Poltekpar.
Dari sisi tata kelola anggaran, Kementerian Pariwisata kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas Laporan Keuangan TA 2025. Ini menjadi capaian WTP ke-11 secara berturut-turut yang diraih Kemenpar sejak 2015.
"Tujuan kami jelas, menjadikan pariwisata sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi, pencipta lapangan kerja, sumber devisa, sekaligus jalan menuju pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia," pungkas Widiyanti. *Jel/red*
