Hal tersebut dipaparkan Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni saat menghadiri Rapat Kerja bersama Komisi IV DPR RI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (18/8/2026).
"Berdasarkan data BMKG, El Nino tahun ini datang lebih cepat dari perkiraan awal dan saat ini sudah berada pada intensitas sangat kuat. Kondisi ini memiliki kemiripan dengan El Nino tahun 2015 yang menjadi salah satu tahun kejadian Karhutla terbesar. Climate change is real, ternyata justru lebih cepat satu tahun," ujar Raja Juli Antoni.
Berdasarkan pemantauan Kemenhut periode Januari hingga Juli 2026, total area Karhutla nasional tercatat telah mencapai 202 ribu hektare. Dari total luasan tersebut, sebanyak 57 persen berada di dalam kawasan hutan, sedangkan 43 persen sisanya berada di Area Penggunaan Lain (APL).
Lima provinsi yang mencatatkan luasan Karhutla terbesar sepanjang awal hingga pertengahan tahun ini meliputi Kalimantan Barat, Papua Selatan, Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Riau.
Meski mencatatkan lonjakan dibanding tahun-tahun non-El Nino, Menhut mengklaim penanganan Karhutla saat ini masih jauh lebih terkendali bila dibandingkan dengan dampak bencana nasional Karhutla 2015.
Di sisi lain, Komisi IV DPR RI melayangkan peringatan keras kepada Kemenhut. Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, menilai peningkatan luasan area terbakar sebesar 366 persen dibanding periode yang sama tahun lalu merupakan alarm bahaya yang wajib direspons secara cepat dan masif.
"Kondisi Karhutla tahun 2026 ini cukup mengkhawatirkan dengan peningkatan luas kawasan terbakar sebesar 366 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. Strategi penanganan perlu dimaksimalkan, pemerintah tidak boleh kalah cepat dengan kenaikan titik api dan pencegahan harus diprioritaskan," tegas Alex.
Guna meminimalkan dampak bencana, Kementerian Kehutanan mengaktifkan berbagai langkah taktis penanggulangan, di antaranya pembentukan Satgas Supervisi Pengendalian Karhutla, pengoperasian War Room Karhutla, serta peningkatan kapasitas personel Manggala Agni.
Selain itu, pemadaman darat ditingkatkan secara intensif di enam provinsi prioritas (Sumut, Riau, Sumsel, Jambi, Kalbar, dan Kalteng) dengan melibatkan sinergi TNI, Polri, Manggala Agni, dan Masyarakat Peduli Api (MPA). Kemenhut juga berkoordinasi dengan BMKG serta BNPB untuk memperkuat Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) di kawasan rawan.
Menhut menambahkan, seluruh langkah pencegahan dan pemadaman darat di lapangan bakal diimbangi dengan tindakan tegas penegakan hukum terhadap pelaku pemicu Karhutla. *Jel/red*
