Laporaninformasi.com (Tanjungpinang) — Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan (PUPP) resmi mengeksekusi empat proyek strategis penanganan banjir sepanjang tahun 2026. Proyek yang tersebar di Kabupaten Karimun dan Pulau Bintan ini difokuskan untuk mengamankan lahan pertanian warga hingga melindungi keselamatan masyarakat dari ancaman erosi dan buaya.
Kepala Dinas PUPP Kepri, Rodi Yantari, melalui Kepala Bidang Sumber Daya Air, Dona Astriana, menjelaskan bahwa seluruh proyek tersebut dirancang berdasarkan urgensi keselamatan dan kesejahteraan ekonomi masyarakat lokal.
Dua proyek awal direalisasikan di Kabupaten Karimun, yakni normalisasi parit di Jalan Kemunting (RT 01 RW 03, Desa Tanjung Berlian Barat, Kecamatan Kundur Utara) serta pembangunan pintu air di Dusun 4, Desa Sebesi, Kecamatan Kundur.
Dona menegaskan, proyek di Karimun ini tidak hanya fokus pada pencegahan genangan, tetapi juga diselaraskan dengan program strategis nasional.
"Normalisasi parit dan pembangunan pintu air ini ditujukan untuk mengamankan lahan pertanian penduduk. Ini menjadi bagian dari upaya mewujudkan Asta Cita Presiden RI dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Pembangunan di dua lokasi ini diharapkan dapat mencegah kerusakan lahan pertanian sehingga tidak mengganggu produksi masyarakat," ujar Dona pada Rabu (5/8/2026).
Sementara itu di Pulau Bintan, proyek pengendalian banjir menyasar Kampung Purwodadi (Kelurahan Sei Lekop, Bintan Timur) dan Kampung Kepodang II (Kota Tanjungpinang).
Di Kampung Purwodadi, penanganan difokuskan pada pembangunan kanal banjir di sisi kiri dan kanan sungai melalui pemasangan batu miring, normalisasi, hingga perbaikan saluran yang patah. Langkah ini diambil untuk mengantisipasi terulangnya bencana banjir bandang tahun 2021 yang sempat melumpuhkan perkebunan dan permukiman warga.
Berbeda dengan lokasi lainnya, proyek di Kampung Kepodang II, Kota Tanjungpinang, terbilang sangat mendesak karena berkaitan langsung dengan keselamatan jiwa. Banjir berkepanjangan yang melanda kawasan tersebut sejak akhir 2020 lalu mencatat sedikitnya 4 dari 60 rumah terendam hingga setinggi dada orang dewasa dan mengalami kerusakan struktur yang parah akibat tanah longsor/erosi.
Tak hanya mengancam fondasi bangunan, luapan sungai di belakang Perumahan Anggrek Pinang tersebut juga menyimpan potensi bahaya predator liar.
"Sungai di belakang Perumahan Anggrek Pinang itu adalah jalur lintasan buaya," tegas Dona.
Untuk mengatasi ancaman ganda tersebut, Dinas PUPP Kepri membangun struktur batu miring sepanjang 70 meter guna menahan erosi tebing sungai sekaligus menutup akses masuknya buaya ke kawasan pemukiman warga.
Pemerintah Provinsi Kepri berharap seluruh rangkaian pekerjaan penanganan banjir ini mendapat dukungan penuh dari seluruh lapisan masyarakat agar proses pengerjaan berjalan lancar.
"Kami berharap pekerjaan ini dapat dituntaskan hingga beberapa tahun ke depan. Namun, kami sangat mengharapkan dukungan moril dari masyarakat setempat sehingga dapat meminimalisir potensi dampak materil di masa mendatang," pungkasnya. *Jel/red*
