Laporaninformasi.com (Tg. Pinang) -- Keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) membuat Pemerintah Kota Tanjungpinang bergerak aktif mendorong sejumlah proyek pembangunan infrastruktur daerah agar didanai melalui anggaran pemerintah pusat.
Langkah tersebut mendapat respons positif dari Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, yang turun langsung meninjau sejumlah lokasi usulan pembangunan di Kota Tanjungpinang pada Minggu (30/8/2026).
Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah, menyampaikan bahwa peninjauan lapangan dilakukan untuk memastikan kesiapan lokasi sejumlah proyek strategis, mulai dari fasilitas kesehatan, sarana olahraga, hingga penataan kawasan pelantar.
"Beliau melihat titik-titik lokasi yang kita usulkan untuk pembangunan rumah sakit, GOR, Pelantar II, dan Sekolah Rakyat. Alhamdulillah, saya bersyukur Pak Menteri langsung merespons," ujar Lis.
Lis memaparkan, sejumlah proyek yang diajukan kini telah memiliki peta jalan pelaksanaan yaitu Sekolah Rakyat yang telah memasuki tahap proses dan diperkirakan mulai dikerjakan pada September atau paling lambat awal November 2026 dengan skema multiyears.
Kemudian, Pelantar II yang diarahkan masuk ke program prioritas pemerintah pusat pada 2027. Pemko Tanjungpinang ditargetkan menyelesaikan penyusunan Detail Engineering Design (DED) pada tahun ini.
Tidak sampai disitu, RSUD Baru dan Bangunan Bersejarah juga tengah menyelesaikan administrasi justifikasi dan proses pelepasan lahan dari Kementerian ATR untuk lokasi RSUD baru. Sementara itu, gedung RSUD lama yang berdiri sejak 1901 direncanakan dialihfungsikan menjadi Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak (RSKIA).
Terakhir Lis mengusulkan Pelantar dan Balai Adat, Pemko Tanjungpinang juga menyiapkan dokumen pengajuan ulang kepada Menteri PU dan Menteri Perhubungan terkait penanganan Pelantar Pelangi, Pelantar Kuning, Sei Datok, serta Balai Adat.
Lis menegaskan bahwa terobosan mengajukan program ke kementerian merupakan langkah realistis agar pemerataan fasilitas umum di Tanjungpinang tetap berjalan optimal.
"Dengan APBD kan tidak mungkin. Maka salah satu jalan untuk memfasilitasi adanya pembangunan di Tanjungpinang yaitu dengan cara mengusulkan ke pusat," pungkasnya. *Red*
