Laporaninformasi.com (Medan) – Kementerian Kehutanan resmi mengungkap hasil survei populasi terbaru dua spesies kera besar endemik Indonesia, yakni Orangutan Sumatera (Pongo abelii) dan Orangutan Tapanuli (Pongo tapanuliensis). Data teranyar ini dipaparkan dalam Seminar Nasional "Refleksi Satu Dekade Konservasi Orangutan Sumatera dan Orangutan Tapanuli Secara Kolaboratif" di Hotel Aryaduta Medan, Sabtu (18/7/2026).
Berdasarkan hasil survei yang dilakukan pada periode 2021–2023, populasi Orangutan Sumatera saat ini diperkirakan mencapai 11.694 individu. Sementara itu, populasi Orangutan Tapanuli diperkirakan hanya tersisa sebanyak 716 individu.
Wakil Menteri Kehutanan, Rohmat Marzuki, S.Hut., menegaskan bahwa data ilmiah teranyar ini akan menjadi landasan penting bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan konservasi yang lebih adaptif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
"Konservasi orangutan merupakan tanggung jawab bersama. Keberhasilannya hanya dapat dicapai melalui kolaborasi yang kuat antara pemerintah, akademisi, mitra konservasi, dunia usaha, dan masyarakat," ujar Rohmat dalam sambutannya di Medan.
Rohmat menambahkan, langkah ini sejalan dengan implementasi Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP) 2025–2045 yang menempatkan perlindungan spesies dan keanekaragaman hayati sebagai prioritas nasional. Pemerintah berkomitmen memperkuat perlindungan habitat, meningkatkan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi, serta mengembangkan areal preservasi baik di dalam maupun di luar kawasan hutan.
Meski data telah terpetakan, hasil survei juga membawa alarm peringatan bagi para praktisi lingkungan. Tercatat adanya penurunan populasi pada Orangutan Sumatera jika dibandingkan dengan baseline (data dasar) tahun 2011. Di sisi lain, Orangutan Tapanuli di bentang alam Batang Toru juga berada dalam kondisi kerentanan yang tinggi.
Sebagai keystone species (spesies kunci), kedua jenis orangutan ini memiliki peran vital dalam menyebaran biji-bijian untuk regenerasi hutan tropis. Keberadaan mereka menjadi salah satu indikator utama kesehatan ekosistem hutan Indonesia.
Merespons tantangan tersebut, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, Heri Wahyudi Marpaung, menyatakan komitmennya untuk memperkuat konservasi di tingkat tapak. Ia menyoroti pentingnya perlindungan yang tidak terbatas pada sekat administratif atau fungsi kawasan saja.
"Orangutan tidak hanya hidup di dalam kawasan konservasi, tetapi juga bergerak melintasi hutan lindung, hutan produksi, hingga areal penggunaan lain (APL). Karena itu, upaya konservasi harus dilakukan secara kolaboratif," jelas Heri.
Saat ini, Pemprov Sumut telah memandatkan DLHK untuk memperketat pengelolaan di wilayah hutan lindung dan produksi. Sementara pemerintah kabupaten/kota didorong untuk lebih aktif memantau wilayah APL yang menjadi jalur jelajah satwa terancam punah tersebut.
Selain mendiseminasikan data secara transparan, seminar nasional yang dihadiri oleh jajaran pemangku kepentingan, akademisi, sektor swasta, dan peneliti ini juga menandai titik awal penyusunan dokumen Population and Habitat Viability Assessment (PHVA) Orangutan Sumatera dan Orangutan Tapanuli Tahun 2026.
Dokumen PHVA ini nantinya akan menjadi rujukan ilmiah utama dalam menyempurnakan Strategi dan Rencana Aksi Konservasi (SRAK) kedua spesies agar perlindungan satwa endemik kebanggaan Indonesia ini dapat berjalan lebih inklusif dan sistematis demi generasi mendatang. *Jel/red*
