LAPORANINFORMASI.COM [BATAM] --Pemerintah Kota (Pemko) Batam terus berfokus memperbaiki dan memvalidasi data kependudukan. Langkah ini diambil sebagai fondasi utama untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta merancang perencanaan pembangunan yang lebih terarah, khususnya di sektor sumber daya manusia (SDM), ketenagakerjaan, dan pendidikan.
Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra, menegaskan bahwa akurasi data menjadi kunci untuk mengetahui kebutuhan riil masyarakat, termasuk dalam memetakan kondisi tenaga kerja dan kebutuhan fasilitas pendidikan di kota ini. Hal tersebut disampaikannya saat memimpin Rapat Koordinasi Lanjutan Sinkronisasi Data Kependudukan di Kantor BP Batam, Jumat (24/4/2026) malam.
“Sinkronisasi data ini bukan sekadar urusan administrasi, melainkan dasar dalam menentukan arah kebijakan pembangunan. Dengan data yang valid, kita bisa melihat kondisi tenaga kerja dan kebutuhan anak-anak di sekolah secara lebih akurat,” ujar Li Claudia.
Saat ini, pemerintah telah melakukan pendataan awal berbasis RT dan RW di tingkat kecamatan. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan sejumlah ketidaksesuaian. Mulai dari penduduk yang sudah pindah namun belum memperbarui data, data kematian yang belum tercatat, hingga mobilitas penduduk yang belum terekam sempurna.
Berdasarkan data konsolidasi bersih semester II tahun 2025 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, jumlah penduduk Batam tercatat sebanyak 1.394.459 jiwa. Meski demikian, angka tersebut dinilai masih perlu disempurnakan agar benar-benar mencerminkan kondisi aktual di lapangan.
Di sisi lain, komposisi tenaga kerja di Batam menunjukkan dinamika yang perlu dikelola dengan cermat. Data Dinas Tenaga Kerja mencatat, jumlah tenaga kerja ber-KTP luar Batam mencapai 199.473 jiwa, sementara tenaga kerja lokal ber-KTP Batam sebanyak 177.830 jiwa.
Kondisi ini menjadi perhatian serius untuk menjaga keseimbangan pasar kerja sekaligus memastikan peluang bagi masyarakat lokal tetap terbuka luas.
“Data tenaga kerja ini harus dipahami secara utuh. Dengan data yang valid, kita dapat merancang program yang tepat, baik untuk peningkatan kompetensi tenaga kerja lokal maupun menjaga keseimbangan kebutuhan industri,” jelasnya.
Menurut Li Claudia, penataan data yang baik juga berkaitan erat dengan perencanaan jangka panjang. Contohnya, perhitungan kebutuhan ruang kelas dan fasilitas pendidikan harus disusun berdasarkan data kelahiran yang akurat, agar selaras dengan proyeksi kebutuhan tenaga kerja di masa depan.
“Dengan data yang akurat, kita bisa menghitung kebutuhan dari hulu ke hilir, mulai dari sekolah, perguruan tinggi, hingga dunia kerja,” tambahnya.
Ia pun mendorong kolaborasi seluruh perangkat daerah agar penataan data semakin optimal, sehingga kebijakan dan anggaran yang diambil benar-benar tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Sebagai langkah lanjutan, pemerintah juga akan memperkuat pengendalian arus masuk penduduk secara terukur, termasuk melalui pemantauan di pintu masuk utama seperti Pelabuhan Batu Ampar dan Sekupang. Hal ini bertujuan memetakan mobilitas penduduk serta mendukung stabilitas ketenagakerjaan di Batam. *red*
